Evaluasi Kerja Pimpinan KPK, Dewas: Metode Split Berkas Perkara Tak Efektif

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 18:11 WIB
Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabaen (tengah) dalam penyampaian kinerja Dewas KPK semester I 2020 (YouTube KPK)
Foto: Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabaen dalam penyampaian kinerja Dewas KPK semester I 2020 (YouTube KPK)
Jakarta -

Dewan Pengawas menyampaikan hasil evaluasi terhadap kinerja KPK selama enam bulan belakangan atau semester 1 di 2020. Dewas KPK mengatakan ada hal-hal soal kinerja KPK yang harus diperbaiki ke depan.

"Mengenai kinerja ada 2 bentuk kami melakukan triwulan lakukan rakorwas. Di situ kami sampaikan pada pimpinan beberapa isu yang terkini yang memang kami peroleh dari masyarakat atau dari media dan sebagainya untuk perbaikan ke depan KPK ini. Karena kita tahu KPK punya 5 prinsip transparansi, kepastian hukum kepentingan umum, profesional dan perlindungan HAM," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Panggabean dalam konferensi pers yang siarkan di Akun Youtube KPK, Selasa (4/7/2020).

"Kita mau semua yang dikerjakan Dewas tidak melanggar prinsip itu semua sesuai UU KPK tidak melanggar prinsip itu karena KPK aparat penegak hukum tentunya. Dalam rakorwas kita sampaikan beberapa hal perlu ada perbaikan-pebaikan ke depan ada banyak masalah, bukan masa kepemimpinan sekarang, (masalah) KPK pada umumnya," sambung Tumpak.

Tumpak kemudian menyoroti terkait metode split atau pemisahan berkas perkara yang digunakan KPK padahal perkara-perkara itu memiliki tersangka yang sama. Ia menilai penggunanan metode split itu akan membuat penanganan perkara tersebut tidak efektif.

"Di triwulan pertama kita menemukan kurang efektif penanganan perkara kenapa? kurang efektif karena banyak perkara yang displit-split, apa tidak bisa digabung jadi satu itu. Kami sarankan supaya coba perkara-perkara sejenis yang berdekatan waktunya digabung jadi satu sehingga tidak merugikan orang untuk disidang beberapa kali, apalagi saksi harus dipanggil berulang-berulang dalam perkara A, B, dan C padahal tersangkanya sama. Jadi kita coba rumuskan itu pimpinan sepakat," ungkapnya.

Selain itu, Tumpak meminta pimpinan KPK segera menyelesaikan perkara yang berlarut-larut. Tak hanya itu, Ia juga meminta pimpinan menuntaskan proses eksekusi barang rampasan KPK.

"Perkara yang berlarut-larut tak jelas arahnya. Ini juga kita sampaikan ke pimpinan KPK bagaimana menyelesaikan perkara jangan sampai berlarut-larut. Begitu juga barang bukti barang rampasan yang masih banyak yang belum bisa dieksekusi dan ini temuan BPK di 2018 ditemukan oleh BPK. Kita luruskan begini lho tadi kita sampaikan itu pada pimpinan itu dalam rakorwas," kata Tumpak.

Tumpak mengatakan selama enam bulan terakhir, Dewas KPK telah melakukan rakorwas dengan Pimpinan KPK sebanyak 2 kali. Ia mengatakan setidaknya ada 38 isu dan permalasahan yang dibahas dengan pimpinan KPK.

"Di Rakorwas di triwulan pertama ada 18 isu yang perlu kita luruskan jadi jangan dikatakan ini menyangkut pimpinan sekarang, ini organisasi KPK. Kita ingin luruskan KPK ke depan jadi kita diskusikan dengan pimpinan. Triwulan kedua ada banyak isu yang kita sampaikan untuk diperbaiki kurang lebih ada 20 isu," ujarnya.

Ia menjelaskan isu dan permasalahan yang dibahas di rakorwas itu terkait 5 bidang, yakni pencegahan, penindakan, pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, informasi dan data dan bidang kesejahteraan.

(ibh/aud)