Turki Bikin UU Kontrol Medsos, Indonesia Perlu?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 30 Jul 2020 15:29 WIB
Poster
Ilustrasi media sosial (Edi wahyono/detikcom)
Jakarta -

Turki sudah punya undang-undang (UU) kontroversial yang memberikan kuasa kepada pemerintah untuk mengontrol media sosial. Perlukah Indonesia punya UU serupa?

Latar belakang Turki mengesahkan UU Kontrol Medsos ini berawal dari kemarahan Presiden Recep Tayyip Erdogan setelah keluarganya dihina di media sosial. Di Indonesia, kondisinya hampir mirip, medsos acap kali dipakai untuk saling menghina, baik masyarakat biasa hingga pejabat. Anggota Komisi I DPR Golkar Dave Akbarshah Fikarno menyebut Indonesia belum perlu UU yang mengontrol media sosial.

"Kalau setiap permasalahan hanya dijawab dengan UU, tapi tidak diterapkan secara detail, tidak akan menyelesaikan. Jadi hanya seperti mencari solusi jarak cepat," kata Dave saat dihubungi, Kamis (30/7/20200.

Dave menilai pembenahan media sosial di Indonesia tak hanya memerlukan sebuah regulasi, tapi pendidikan hingga sosialisasi yang masif kepada masyarakat. Dia menyebut pembuatan payung hukum baru untuk mengontrol media sosial malah berpotensi menimbulkan masalah baru.

"Kalau ngomong UU hanya mengontrol-hanya mengontrol, nanti akhirnya kita jadi negara represif, kembali ke UU subversi era Orba, sementara di era demokrasi terbuka orang diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya," ucap Dave.

Dave menilai Indonesia saat ini punya landasan hukum yang cukup jika hanya untuk menertibkan media sosial. "Dan kita sekarang memiliki UU atau perangkat hukum, seperti UU ITE, terus UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) yang sedang digodok," tutur dia.

Dave LaksonoDave Laksono (Ari Saputra/detikcom)

Dave menekankan yang terpenting dalam mengontrol media sosial ialah kesadaran masyarakat. Dia berharap semua masyarakat bijak dalam bermedsos. Kesadaran bijak dalam bermedsos juga bisa ditumbuhkan dari sosialisasi yang dilakukan seluruh elemen.

"Pendidikan itu harus menyebar, merata secara luas. Harus semuanya (yang melakukan), tak bisa dari pemerintah saja, membentuk lembaga baru menyerahkannya semua, nggak bisa. Harus masyarakat, tokoh agama, pemerintah, harus berkesinambung, berbarenganlah," ucap Dave.

UU kontrol atas media sosial ini disahkan parlemen Turki pada Rabu (29/7). Seperti dilansir dari media euronews, awal bulan ini Erdogan mengatakan pemerintahnya bertekad memperkenalkan undang-undang yang akan memaksa perusahaan media sosial membuat kehadiran hukum di Turki.

Dengan diberlakukannya UU ini, perusahaan media sosial juga harus mematuhi perintah pengadilan Turki atas penghapusan konten tertentu atau akan menghadapi denda berat.

Undang-undang itu akan mempengaruhi jaringan sosial dengan lebih dari 1 juta kunjungan unik setiap hari dan mengusulkan server dengan data pengguna Turki harus disimpan di Turki.

(gbr/tor)