Waspadai Biang Kerok Lonjakan Klaster Corona di Perkantoran Jakarta

Round-Up

Waspadai Biang Kerok Lonjakan Klaster Corona di Perkantoran Jakarta

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Rabu, 29 Jul 2020 20:34 WIB
Kasus Corona di Indonesia masih jadi sorotan. Dinkes Provinsi DKI Jakarta pun membenarkan data yang tampilkan 68 perkantoran di DKI jadi klaster virus Corona.
Ilustrasi Perkantoran Ibu Kota. (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Klaster perkantoran di DKI Jakarta terus merangkak naik. Ditemukan 90 klaster dengan total kasus 459 orang dinyatakan positif virus Corona (COVID-19). Sumber penyebarannya harus diwaspadai.

Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengungkapkan angka klaster perkantoran di DKI Jakarta melonjak 10 kali lipat sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

"Jadi kalau di DKI Jakarta sendiri sampai 28 Juli 2020 ditemukan 90 klaster dengan total kasus 459," kata Dewi dalam diskusi yang disiarkan di saluran YouTube BNPB pada Rabu (29/7/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seiring pemberlakuan masa transisi PSBB, klaster perkantoran mulai banyak muncul. Bahkan, klaster perkantoran bertambah hampir 10 kali lipat selama masa transisi.

"Ini kalau kita lihat angkanya bertambahnya hampir 10 kali lipat. Sejak sebelum masa PSBB memang hanya 43, ternyata ketika mulai transisi ini meningkat menjadi 459," imbuh dia.

ADVERTISEMENT

Rincian sebaran klaster perkantoran di DKI Jakarta per 28 Juli ini:

- Kementerian: 20 klaster, 139 kasus
- Badan/lembaga: 10 klaster, 25 kasus
- Kantor di lingkungan Pemda DKI: 34 klaster, 141 kasus
- Kepolisian: 1 klaster, 4 kasus
- BUMN: 8 klaster, 35 kasus
- Swasta: 14 klaster, 92 kasus

Dewi lalu menjelaskan dugaan sumber penyebaran klaster perkantoran yang kini menduduki peringkat kelima klaster Corona di Jakarta.

Menurut Dewi, bisa jadi seseorang yang positif virus Corona sudah tertular kala dia berada di rumahnya atau sedang menaiki transportasi umum dari dan ke kantor. Dewi mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan saat masyarakat menggunakan transportasi umum.

"Bisa jadi 2 hal. Pertama, bisa jadi di perkantoran ada yang positif. Mungkin positifnya bukan di kantor, mungkin positif entah dari rumahnya sudah dapat, di perjalanan, naik kendaraan umum. Itulah kenapa kita harus waspada, terutama yang menggunakan moda transportasi umum bersama seperti KRL dan MRT," papar Dewi.

"Bisa jadi ada yang tertular di kantor, tapi asalnya bukan dari kantornya, tapi dari perjalanan dia menuju kantor atau misalnya ketika ada di rumah," imbuh Dewi.

Untuk itu, Dewi mengimbau masyarakat yang bekerja di kantor selalu disiplin akan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, tangan dengan kondisi steril, dan menjaga jarak. Jika memungkinkan, jendela di kantor disarankan untuk dibuka untuk sirkulasi. Kapasitas pekerja yang masuk ke kantor disarankan maksimal 50% atau lebih rendah.

"Kalau ruangan ada ruangan yang jendelanya bisa dibuka, itu dibuka saja. Sirkulasi juga berjalan bagus. Pastikan juga kapasitas kantor jangan padat-padat juga, kalau bisa makanya disarankan 50%. Kalau bisa lebih rendah lagi bagus banget, 25% misalnya. Maka ini bisa mengurangi risiko penularan di kantor," kata Dewi.

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan di perkantoran agar tak jadi klaster Corona. Di antaranya:

1. Jika bisa WFH, maka lakukan WFH.
2. Jika harus masuk kantor, pastikan kapasitasnya 50% (alur waktu shift masuk kantor dan WFH antar-karyawan)
3. Lakukan shift kedatangan dengan jeda 1,5 sampai 2 jam.
4. Makan siang jangan menumpuk di kantin.
5. Pastikan sirkulasi udara di ruangan berjalan lancar.
6. Pastikan kantor menerapkan protokol kesehatan dan menyediakan fasilitas untuk menunjang penerapan protokol kesehatan.
7. Berikan tugas kepada HSE Officer untuk menjadi tim pengawas.
8. Setiap lantai ada tim pengawas (jika memungkinkan).
9. Pelayanan kesehatan standar dan pemeriksaan dapat dilakukan secara berkala.

10. Jika ditemukan kasus positif, wajib melakukan contact tracing dengan baik.
11. Tingkatkan kewaspadaan saat naik kendaraan umum menuju dan pulang dari kantor.
12. Sesampainya di rumah, langsung mandi dan berganti pakaian.
13. Pemerintah Daerah harus melakukan monitoring dan evaluasi di setiap kantor.
14. Kantor harus transparan dalam menyampaikan kondisi perkantorannya.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads