Jokowi Teken Perpres Baru, BIN Kini Punya Deputi Intelijen Aparatur

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 29 Jul 2020 06:05 WIB
Presiden Jokowi di kantor BIN
Presiden Jokowi saat di kantor BIN tahun 2015. (Foto: bin.go.id)
Jakarta -

Ada perubahan baru di tubuh Badan Intelijen Negara (BIN). Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penambahan Deputi Intelijen Pengamanan Aparatur dalam BIN.

Penambahan deputi itu tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara. Perpres baru itu tertanggal 20 Juli 2020.

Dalam Perpres tersebut, terdapat perubahan pada ketentuan Pasal 5, yaitu dengan penambahan Deputi Intelijen Pengamanan Aparatur. Penjelasan deputi baru terdapat dalam perubahan tambahan pasal 28A.

"Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur, selanjutnya disebut Deputi VIII, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang Intelijen pengamanan aparatur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN," demikian bunyi Pasal 28A Perpres tersebut, seperti dilihat detikcom, Rabu (29/7/2020).

Tugas Deputi Intelijen Pengamanan Aparatur selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 28B. Selanjutnya, fungsi deputi ini diterangkan dalam pasal 28C, di antaranya penyusunan hingga pengorganisasian operasi Intelijen pengamanan aparatur, pengendalian kegiatan penelusuran (clearance) terhadap calon pejabat aparatur, hingga pemberian pertimbangan saran dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

"Deputi VIII mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi Intelijen pengamanan aparatur," demikian bunyi pasal tersebut.

Selanjutnya, terdapat perubahan dalam pasal 29 yang menyebutkan Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen, atau Deputi IX, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang analisis dan produksi Intelijen, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

Selain itu, Wakil Kepala BIN, Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan Deputi menempati jabatan struktural eselon Ia. Sementara, Kepala BIN DKI Jakarta menempati jabatan struktural eselon Ib.

"Dengan mempertimbangkan kekhususan penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini guna pengamanan stabilitas keamanan daerah Ibukota Negara Republik Indonesia, Kepala Binda Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon Ib," demikian tertulis dalam Perpres.

Tonton video 'Jokowi Akan Pulihkan Sektor Swasta-UMKM Lewat APBN':

[Gambas:Video 20detik]



(azr/dkp)