Dikritik DPRD Tak Pernah Sidak Perkantoran, Ini Respons Wagub DKI

Jakarta -

DPRD DKI Jakarta mengkritik Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melakukan inspeksi mendadak (sidak) hingga menyebabkan 68 perkantoran menjadi klaster penyebaran virus Corona. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pengelola perusahaan terkait penerapan protokol kesehatan di perkantoran.

"Ya terkait perkantoran, kami terus berkoordinasi dengan asosiasi profesi, dengan Kadin (Kamar Dagang dan Industri), dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dengan semuanya PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Pria yang akrab disapa Ariza itu mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga telah berdialog langsung dengan para pemilik dan pimpinan perusahaan. Dalam dialog itu juga dibahas soal pembagian jam kerja, termasuk jeda sif 1 dan 2 yang tadinya 2 jam menjadi 3 jam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semuanyalah dialog, diskusi, dan kami minta supaya owner, para pimpinan di semua unit-unit kegiatan untuk terlibat aktif dengan cara mengatur jam kerja jeda 2-3 jam masuk, jam istirahat, termasuk jam keluar," katanya.

Sebelumnya, PDIP mengkritik Pemprov DKI terkait perkantoran yang kini menjadi klaster penyebaran virus Corona. PDIP menyebut Pemprov DKI tak pernah melakukan pengecekan ke kantor-kantor.

"Nyaris nggak ada pengawas. Contohnya, di perkantoran-perkantoran apakah sudah pernah dilakukan sidak, misalkan, checking-checking di kantor-kantor, kan nggak pernah," Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Selasa (28/7).

Gembong menganggap Pemprov DKI seperti orang gagap. Gembong mencontohkan hal itu terlihat, ketika pasar menjadi klaster, Pemprov DKI baru menerjunkan aparatnya dalam jumlah banyak.

"Jadi sekarang yang terjadi adalah kayak orang gagap. Yang maksud gagap begini, ketika di pasar dengar ada klaster penyebaran, semua aparaturnya dikirim ke pasar. Sekarang begitu perkantoran jadi penyebaran, semua aparatur dikirim perkantoran. Kan nggak benar," ucapnya.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani juga meminta Pemprov DKI lebih tegas lagi kepada warga Jakarta menyusul munculnya 68 perkantoran yang menjadi klaster COVID-19. Ia menilai penerapan munculnya protokol kesehatan di perkantoran tidak ketat sehingga muncul banyak klaster perkantoran.

"Warga DKI ini agak bandel, jadi memang harus tegas sama warga DKI. Coba dibuat aturan, dan yang paling penting bukan hanya aturan, tapi pengawasan," ujar Zita saat dihubungi, Selasa (28/7).

"Terkait perkantoran menjadi klaster, memang kalau kita perhatikan warga DKI juga mulai santai, bebas, tidak ketat lagi menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan," katanya.

Halaman 1 2

Selanjutnya