Propam Polri Akan Proses Pemecatan Dua Polisi Penyerang Novel Baswedan

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Selasa, 28 Jul 2020 15:38 WIB
Brigjen Awi Setiyono
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono (Wilda Nufus/detikcom)
Jakarta -

Dua anggota Polri yang dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai penyerang penyidik KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir, telah divonis bersalah melakukan tindak pidana. Lantas bagaimana dengan status keanggotaan di Polri saat ini?

"Itu berproses, terkait dengan statusnya tentunya nanti ada proses sendiri. Karena memang bagaimana proses penghentian anggota Polri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu ada aturan mainnya," kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2020).

"Tentunya nanti Propam yang akan memproses itu, apalagi sudah inkrah, ya," sambung Awi.

Awi menjelaskan Ronny dan Rahmat telah melakukan pelanggaran kode etik. Awi menyebut persoalan status keanggotaan polisi keduanya masuk ke ranah sidang kode etik.

"Yang jelas itu betul larinya ke kode etik. Kalau orang sudah inkrah, terbukti melakukan pidana, tentunya larinya ke kode etik," jelasnya.

Untuk diketahui, Ronny divonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan, sedangkan Rahmat 2 tahun penjara. Hakim menyatakan Ronny dan Rahmat bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat kepada Novel Baswedan. Keduanya terbukti bersalah melanggar Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Mengadili, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan bersama-sama dan terencana lebih dahulu dengan mengakibatkan luka berat," ujar hakim ketua Djuyamto saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Petojo Utara, Jakarta Utara, Kamis (16/7).

Novel Baswedan sudah menanggapi vonis kedua penyerangnya itu. Novel menilai, meski hukuman yang dijatuhkan lebih tinggi, pertimbangan hakim dalam putusan itu sama dengan tuntutan jaksa.

"Setelah putusan dibacakan, saya dihubungi oleh beberapa kawan yang beri tahu bahwa pertimbangan dalam putusan hakim sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, hanya beda besarnya hukuman," kata Novel kepada wartawan, Kamis (16/7).

"Karena penyimpangan yang begitu jauh dari fakta sebenarnya akhirnya mendapat justifikasi dari putusan hakim," imbuhnya.

(aud/aud)