Periksa Jaksa Kasus Novel, Komjak Akan Gelar Rapat Pleno Senin Depan

Wilda Nufus - detikNews
Kamis, 23 Jul 2020 20:27 WIB
Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak
Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak (Wilda Nufus/detikcom)
Jakarta -

Komisi Kejaksaan (Komjak) RI akan menggelar rapat pleno hasil pemeriksaan enam jaksa kasus penyerangan Novel Baswedan. Rapat tersebut akan digelar Senin mendatang.

"Karena nanti kami akan bekerja menganalisis semua informasi yang kami dapatkan baik dari pengadu yaitu Novel Baswedan dan tim kuasa hukumnya maupun terlapor tim JPU (jaksa penuntut umum) beserta nanti akan kami plenokan apakah masih ada yang harus kami lakukan, setelah itu baru. Akan kami lakukan hari Senin," kata Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak kepada wartawan di kantornya, Jalan Rambai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2020).

Barita mengatakan pihaknya akan menganalisis informasi dari keterangan jaksa agar mengungkap fakta secara terbuka. Setelah itu, pihaknya akan menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Mudah-mudahan kalau informasi berdasarkan analisis kami sudah cukup, maka kami akan menyusun rekomendasi yang komprehensif. Semua fakta-fakta akan kita ungkap secara terbuka, sehingga itu bisa memperbaiki kualitas penegakan hukum ke depan. Sehingga terang-benderang masalah ini," katanya.

"Oleh karena itu, sesudah itu kami akan sampaikan dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada Jaksa Agung dan Presiden supaya ditindaklanjuti," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Kejaksaan (Komjak) RI memeriksa 6 tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jakarta Utara yang menangani kasus penyerangan Novel Baswedan. Keenam jaksa tersebut diperiksa terkait tuntutan satu tahun penjara terhadap dua terdakwa, yakni Rahmat Kadir dan Ronny Bugis.

"Tentu ada argumentasinya. Kalau dari argumentasi yang disampaikan soal strafmaat-nya (lamanya ancaman pidana) itu kewenangan kejaksaan. Kita tidak bisa mengintervensi kenapa kamu itu, " kata Barita.

Barita mengatakan pertanyaan yang dilontarkan seputar apa argumentasi dasar dari tuntutan tersebut. Namun, pihaknya perlu waktu untuk menganalisis apa yang sebenarnya terjadi terkait polemik tuntutan yang dinilai ringan ini.

(isa/isa)