Komnas HAM Minta Bupati Setop Penyegelan Makam Sesepuh Sunda Wiwitan

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 27 Jul 2020 18:23 WIB
Satpol pp segel makam tokoh sunda wiwitan di kuningan
Foto: Sudirman Wamad
Jakarta -

Komnas HAM RI menerima pengaduan dari perwakilan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur terkait larangan dan penyegelan pesarean atau bakal makam tokoh masyarakat adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) Cigugur. Komnas HAM menilai larangan tersebut bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia, Komnas HAM meminta agar Bupati Kuningan menghentikan penyegelan tersebut.

"Sehubungan dengan proses pemantauan dan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM RI, maka Komnas HAM RI menyerukan kepada Bupati dan jajaran pemerintah daerah Kuningan untuk menghentikan segala bentuk proses penyegelan dan atau pembongkaran Pesarean Curug Goong," kata Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, dalam keterangannya, Senin (27/7/2020).

Komnas HAM RI akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan meminta keterangan kepada seluruh pihak, melakukan pemantauan dan penyelidikan lapangan terkait kondisi terakhir serta berdialog dengan stakeholders terkait. Komnas HAM meminta agar pihak kepolisian menjaga keamanan daerah dari potensi kekerasan dan ujaran kebencian di wilayahnya.

"Meminta agar aparat kepolisian RI khususnya Polres Kuningan untuk menjaga keamanan daerah, mencegah kekerasan dan ujaran kebencian di wilayahnya serta bertindak tegas jika ada tindakan melawan hukum," ungkapnya.

Komnas HAM juga meminta kepada pemerintah pusat untuk melindungi secara paripurna hak-hak konstitusional warga negara Indonesia tak terkecuali Komunitas Sunda Wiwitan, khususnya hak kebebasan beribadah, berkeyakinan dan berekspresi. Serta, Komnas HAM juga meminta kepada semua pihak untuk mengedepankan dialog berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan penghormatan hak asasi manusia sebagai dasar tindakan atau kebijakan.

Beka mengatakan Komnas HAM telah mempelajari laporan masyarakat mengenai larangan dan penyegelan pesarean atau bakal makam tokoh masyarakat adat Sunda Wiwitan. Komnas HAM RI menilai larangan pembangunan dan penyegelan pesarean tersebut bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1.

Adapun bunyi Pasal tersebut menyatakan:

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".

Beka Ulung mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menganut kepercayaan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termasuk dalam hak-hak sipil dan politik. Selain itu Beka Ulung menyebut tindakan pemerintah daerah Kuningan juga mencederai Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berikut ini bunyi pasal tersebut:

"Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah".

Lebih lanjut, Beka menyebut instrumen HAM lainnya yang menjamin pemenuhan hak-hal sipil dan politik juga tercantum dalam Pasal 18 Universal Declaration of Humas Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM).

Sebelumnya diberitakan, satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan menyegel bangunan bakal makam milik Masyarakat Adat Karuhun (Akur) Sunda Wiwitan di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur. Penyegelan bangunan bakal makam itu dinilai sebagai tindakan kesewenangan pemerintah yang melanggar hak asasi manusia (HAM).

Saat proses penyegelan seribuan massa dari organisasi masyarakat (ormas) ikut mengawal. Massa mendukung penyegelan. Namun, aparat hanya mengizinkan beberapa perwakilan ormas untuk menyaksikan penyegelan di lokasi bangunan bakal makam sesepuh Sunda Wiwitan, yang berada di area Curug Go'ong.

"Ini bentuk kesewenang-wenangan. Sebab, dalam Perda Nomor 13/2019 tentang IMB, belum ada juklak dan juknisnya. Kemarin Satpol PP bilang akan menyegel batunya, bukan makamnya. Tapi kalau dilihat di lokasi, yang disegel itu batu dan makamnya. Ada gak juklak dan juknisnya, ini kesewenang-wenangan," kata Girang Pangaping Masyarakat Akur Sunda Wiwitan Okky Satrio Djati saat ditemui di Paseban Tri Panca Tunggal Sunda Wiwitan, Senin (20/7).

Okky juga menyayangkan adanya ormas yang menyuarakan sentimen SARA tentang pembangunan bakal makam tersebut. Okky menilai pemerintah membiarkan gerakan ormas tersebut.

"Bagaimana pemda secara sistematik memberi peluang pada kelompok yang tadi ikut mengawal penyegelan. Ini upaya pembiaran yang sistematik. Ini pelanggaran HAM. Kami laporkan ke Komnas HAM," kata Okky.

(yld/gbr)