.webp)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengkritisi pendidikan daring atau online yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut Zita, pendidikan online mahal bagi masyarakat kalangan ekonomi rendah.
"Pendidikan Zaman Mas Menteri Pendidikan (Nadiem Makarim) itu mahal tanpa edukasi. Tolong siapapun yang peduli pendidikan Indonesia, anak-anak kami butuh pemerintah hadir!" ujar Zita Anjani, dalam keterangannya, Senin (27/7/2020).
Politisi PAN itu bercerita dirinya bertemu dengan salah satu murid bernama Meilani, dan ibunya Eka Purwanti. Zita menyebut keluarga itu kesulitan untuk membiayai pendidikan online selama masa pandemi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perjalanan saya hari itu langsung bertemu dengan ibu Eka Purwati, salah satu ibu rumah tangga yang merasakan beban pendidikan selama pandemi. Dalam sehari, mereka harus menghabiskan Rp 50.000 hanya untuk membeli kuota agar bisa belajar. Yang artinya, dalam 1 bulan membutuhkan Rp.1.000.000 - Rp.1.500.000 untuk kuota internet. Belum termasuk kebutuhan makan minum dan bayar kontrakannya," ucapnya.
Orang tua dari Meilani itu, bukan belasal dari keluarga mampu. Sehingga, Zita memprediksi, kalangan ekonomi rendah akan kesulitan untuk membiayai belajar online.
"Bapak dari Meilani sendiri adalah pekerja konveksi, akibat pandemi, gajinya pun berkurang. Saya tidak bisa membayangkan, apabila konsep pendidikan kita diterapkan hingga tahun depan," katanya.
Selain itu, menurut Zita, pembelajaran online hanya sebagai formalitas. Guru tidak melakukan proses belajar mengajar dengan memberikan materi.
"Karena tugas guru hadir hanya untuk memberi tugas lewat buku sekolah yang sudah dimiliki siswa. Tanpa memberikan video penjelasan tentang pembelajaran hari itu. Ini sangat berbahaya," katanya.
"Ternyata konsep pendidikan seperti ini selain memakan biaya, juga sama sekali tidak memberikan edukasi apapun. Negara yang besar, adalah negara yang memprioritaskan pendidikan untuk anak bangsanya. Dan pandemi berhasil menunjukan siapa yang peduli, siapa yang tidak," ujarnya.
Kemendikbud Rumuskan Kurikulum Jarak Jauh
Mendikbud Nadiem mengatakan pandemi COVID-19 semakin memperlihatkan adanya kesenjangan sosial ekonomi dan digital di Indonesia. Menurutnya, hal ini harus diselesaikan dengan kolaborasi antara semua pihak baik pemerintah, swasta, dan masyarakat.
"Memang adanya krisis COVID-19 ini kesenjangan antara daerah dan kota-kota dan kesenjangan sosio ekonomi malah lebih terpisah lagi, kesenjangan itu menjadi besar dengan adanya digital gap seperti ini dan itu merupakan satu hal yang tidak hanya Kemendikbud tapi seluruh pemerintah dan masyarakat dan pihak swasta pun harus mampu menutup kesenjangan ini dengan cara proaktif," ujar Nadiem, seperti disiarkan di YouTube Kemendikbud RI, Selasa (26/5/2020).
"Kita harus bahu membahu untuk menyadari bahwa tidak semua daerah sama. Begitu banyak keberagaman dan kearifan lokal begitu banyak perbedaan budaya dan perbedaan sosio ekonomi. Tidak ada bisa satu sistem yang sama. Kita harus mencintai keberagaman dalam pencapaian standar dan kurikulum," sambugnya
Lalu, Kemendikbud tengah merumuskan perubahan kurikulum hingga asesmen selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Mendikbud Nadiem Makarim menyebut perubahan kurikulum dilakukan agar pembelajaran jarak jauh selama pandemi virus Corona (COVID-19) berjalan efektif.
"Pembelajaran jarak jauh pun banyak yang harus kita perbaiki, masih banyak yang belum optimal. Jadi ada 1 tim khusus di bagian tim balitbang kita yang sedang merumuskan bagaimana kita me-reformat atau melakukan berbagai macam perubahan pada kurikulum dan asesmen kita selama masa PJJ ini," kata Nadiem dalam rapat kerja virtual dengan Komisi X DPR RI, Kamis (2/7).
