Kisruh Organisasi Penggerak Kemendikbud, Fadli Zon Minta Jokowi Tegur Nadiem

Tim Detikcom - detikNews
Sabtu, 25 Jul 2020 14:57 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon
Fadli Zon (Foto: dok. detikcom)
Jakarta -

Kinerja Menteri Pendidikan (Mendikbud) Nadiem Makarim disorot terkait kisruh Program Organisasi Penggerak (POP). Anggota DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Nadiem atas polemik ini.

Kisruh soal Program Organisasi Penggerak milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat sejumlah organisasi yang awalnya terlibat memilih mundur. Adapun organisasi yang mundur adalah PBNU, Muhammadiyah, dan PGRI.

"Mundurnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, serta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari Program Organisasi Penggerak (POP) milik Kemendikbud seharusnya direspons serius oleh Presiden Joko Widodo," ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7/2020).

Fadli juga meminta agar POP dihentikan karena mundurnya tiga organisasi besar itu dianggap telah mendelegitimasi program tersebut. Ia menyebut tak ada alasan bagi pemerintah untuk meneruskannya.

"Di atas kertas, konsepnya kelihatan bagus. Namun konsep yang bagus saja terbukti tidaklah cukup. Ada banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan. Memperhatikan kontroversi di tengah masyarakat atas program ini, saya melihat program ini sebaiknya dihentikan saja," kata Fadli Zon.

Kisruh soal POP ini akibat Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation mendapat dana hibah maksimal Rp 20 miliar per tahun dalam program tersebut. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan PBNU, menilai hasil seleksi calon organisasi penggerak tidak mencerminkan konsep dan kriteria organisasi penggerak yang jelas karena tidak membedakan antara lembaga CSR dan ormas.

"Keluarnya Muhammadiyah, NU, dan PGRI cukup jelas sudah mendelegitimasi program POP. Mundurnya Muhammadiyah dan NU, dua lembaga keagamaan yang memang juga bergerak dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan, harus dibaca sebagai bentuk protes sekaligus ekspresi ketidakpercayaan terhadap Kemendikbud," ucap Fadli.

Atas polemik ini, dia meminta Presiden Jokowi segera menegur Nadiem sebagai Mendikbud. Fadli menilai hal tersebut sebagai bentuk konsekuensi kisruh soal POP.

"Kalau Mendikbud tidak menyadari hal ini, Presiden seharusnya tahu konsekuensinya dan segera menegur keras menterinya. Pertanyaannya, ini visi-misi Presiden yang dituangkan dalam program oleh Mendikbud atau inisiatif Mendikbud sendiri?" tegas mantan Wakil Ketua DPR itu.

Mendikbud Nadiem Makarim mengaku jengkel karena dituding konflik kepentingan (conflict of interest) terkait bayar SPP menggunakan GoPay.Mendikbud Nadiem Makarim (Lamhot Aritonang/detikcom)

Fadli lalu menyebut setidaknya ada lima alasan kenapa POP perlu dihentikan. Berikut alasan yang dimaksud:

Pertama, payung hukumnya belum jelas. Menurut Komisi X DPR RI, anggaran POP ini sebenarnya belum disetujui DPR, karena pembahasan mengenai peta jalan pendidikan dengan Kemendikbud sendiri belum selesai dilakukan.

Kedua, soal kepantasan. Di tengah-tengah pandemi, apakah pantas Kemendikbud memprioritaskan program ini, yang pagu anggarannya mencapai Rp595 miliar? Di tahun ajaran baru ini kita mendengar di mana-mana banyak siswa kita ternyata kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), karena keterbatasan ekonomi, infrastruktur listrik dan telekomunikasi, serta sumber daya lainnya. Masalah ini menurut saya jauh lebih mendesak untuk dipecahkan Kemendikbud ketimbang program POP.

Anggaran yang sangat besar itu sebaiknya digunakan untuk membantu siswa, guru, serta penyediaan infrastruktur, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), agar kegiatan PJJ berjalan lancar dan semua siswa mendapatkan hak dalam menerima pembelajaran.

Ketiga, proses seleksi bermasalah. Sejak awal, seleksi yang dilakukan Kemendikbud terbukti bermasalah. Saya membaca, awalnya ada organisasi besar sebenarnya tak ikut seleksi, tapi diminta untuk ikut oleh kementerian dua hari sebelum penutupan. Ini kan aneh dan sangat tidak profesional. Lalu, dalam proses seleksi administrasi, mereka sebenarnya juga tak lolos, tapi terus diminta ikut dan melengkapi persyaratan oleh panitia. Ada kesan organisasi massa besar diajak hanya untuk melegitimasi semata program ini.

Keempat, kementerian mengabaikan rekam jejak organisasi yang terlibat dalam program ini. Basisnya hanya seleksi proposal melalui 'blind review', tanpa mengevaluasi latar belakang dan kompetensi organisasi pengusul. Mestinya para pejabat di Kemendikbud paham mereka bukan sedang menseleksi artikel jurnal, atau 'beauty contest' gagasan pendidikan, tapi menyeleksi program pemerintah, yang kunci keberhasilannya bukan hanya tergantung pada "bagaimana programnya", tapi juga pada "apa dan bagaimana organisasi pengusulnya".

Jadi, obyektivitas penilaian atas proposal seharusnya memang bukanlah kriteria satu-satunya dalam seleksi program POP. Terbukti, ada problem etis yang sangat mengusik sesudah identitas para pengusul proposal dibuka.

Kelima, ada dugaan conflict of interest. Lolosnya Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation sebagai organisasi penggerak bukan hanya bermasalah secara etis, mengingat dua lembaga itu punya afiliasi dengan perusahaan swasta besar, tapi juga diduga ada conflict of interest. Beberapa pejabat atau orang dekat Mendikbud diketahui pernah punya afiliasi dengan dua lembaga yang saat ini banyak dipersoalkan masyarakat.

Seorang Dirjen yang baru saja diangkat, misalnya, diketahui pernah bekerja di Sampoerna University dan juga Tanoto Foundation. Begitu juga dengan salah satu Staf Khusus Menteri, diketahui pernah bekerja sebagai corporate manager di PT HM Sampoerna. Ini tentu saja sangat mengusik kita.

"Jadi, dengan lima catatan tadi, saya kira program tersebut sebaiknya dihentikan, bukannya diteruskan dengan tambahan evaluasi," kata Fadli.

Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem berjanji mengevaluasi Program Organisasi Penggerak. Evaluasi akan dilakukan bersama pakar pendidikan hingga ormas.

"Kemendikbud telah memutuskan melakukan proses evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan Program Organisasi Penggerak. Proses evaluasi lanjutan ini akan melibatkan berbagai macam pakar pendidikan dan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan," ungkap Nadiem saat konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Kemendikbud RI, Jumat (24/7).

Tonton video 'Alasan Muhammadiyah Mundur dari Organisasi Penggerak Kemendikbud':

[Gambas:Video 20detik]



(elz/bar)