Ketum PKB: Nadiem Tak Perlu Diganti, Datangi Saja PBNU-Muhammadiyah

Elza Astari Retaduari - detikNews
Sabtu, 25 Jul 2020 12:14 WIB
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi bertajuk Manifesto Partai Politik di Jakarta. Sejumlah tokoh hadir dalam diskusi  tersebut.
Muhaimin Iskandar (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Kinerja Menteri Pendidikan (Mendikbud) Nadiem Makarim disorot terkait kisruh Program Organisasi Penggerak (POP). PKB menilai Nadiem tak perlu dicopot. Namun PKB meminta Nadiem segera sowan ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah untuk menjalin komunikasi.

"Jangan diganti. Menteri Pendidikan baru mulai kerja, jangan diganti. Tak perlu diganti," kata Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar kepada wartawan, Sabtu (25/7/2020).

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, Nadiem seharusnya segera bersilaturahmi ke PBNU dan Muhammadiyah. Diketahui, akibat Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation mendapat dana hibah maksimal Rp 20 miliar per tahun dalam POP, dua ormas Islam terbesar itu menyatakan keluar dari program tersebut.

"Agar tidak terulang lagi kesalahpahaman, saling boikot, saya minta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk datanglah ke PBNU-Muhammadiyah, setidaknya satu komunikasi," tutur Cak Imin.

Wakil Ketua DPR ini meyakini Kemendikbud tak bisa jalan sendiri melaksanakan program kerjanya. Menurut Cak Imin, perlu kerja sama semua pihak menyangkut urusan pendidikan.

"Tidak mungkin pemerintah bisa jalan sendiri, tapi kita bisa jalan bersama-sama. Satu-satunya cara kebersamaan adalah bersilaturahmi, komunikasi," ucapnya.

Cak Imin mendukung Nadiem bisa berbuat dan menata dengan sungguh-sungguh pendidikan di Indonesia. Hanya, ia mengingatkan perlu kerja keras untuk bisa mencapainya.

"Namun jangan lupa, harus bekerja dengan serius," tegas Cak Imin.

Seperti diketahui, PBNU dan Muhammadiyah menyatakan diri keluar dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud. Penyebabnya adalah terkait dengan kriteria pemilihan yang tidak membedakan antara lembaga CSR dan ormas.

Selain Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif PBNU juga menyatakan diri keluar dari Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan (Kemendikbud). LP Ma'arif PBNU menilai hasil seleksi calon organisasi penggerak tidak mencerminkan konsep dan kriteria organisasi penggerak yang jelas.

Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay pun mengusulkan agar Nadiem dicopot dari posisinya sebagai Mendikbud. Ia menilai kebijakan Nadiem membuat banyak pihak tersinggung dan tidak sesuai dengan arahan Jokowi yang dikenal dekat dengan ormas keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah.

"Berkenaan dengan itu, Presiden diminta segera memanggil dan meminta penjelasan Nadiem Makarim. Bahkan Presiden dituntut mempergunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," ucap Saleh, Jumat (24/7).

Akibat kisruh yang ada, Nadiem berjanji mengevaluasi Program Organisasi Penggerak. Evaluasi akan dilakukan bersama pakar pendidikan hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Kemendikbud telah memutuskan melakukan proses evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan Program Organisasi Penggerak. Proses evaluasi lanjutan ini akan melibatkan berbagai macam pakar pendidikan dan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan," ungkap Nadiem saat konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Kemendikbud RI, Jumat (24/7).

Tonton video 'Kata PKS Soal Muhammadiyah-PBNU Mundur dari POP Kemendikbud':

[Gambas:Video 20detik]



(elz/bar)