Round-Up

Siapa 'Super Ojek' yang Boncengkan Djoko Tjandra?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 23 Jul 2020 07:17 WIB
Buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, membuat KTP elektronik (e-KTP) kurang dari sejam. Terkait hal tersebut, Komisi III DPR RI akan memanggil Dukcapil DKI dan lurah setempat.
Foto: 20Detik
Jakarta -

Buronan Djoko Tjandra masih menjadi perbincangan hangat. Mulusnya langkah kaki terpidana kasus buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali keluar masuk Indonesia selama pelarian memunculkan spekulasi.

Teranyar, muncul dugaan ada permainan mafia di balik kasus Djoko Tjandra. Dugaan itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa yang mengistilahkan ada 'Super Ojek' yang memberi akses pria yang kerap disapa 'Joker' itu keluar masuk.

"Sudah hampir pasti, keluar masuknya Djoko dengan mudah karena ada yang memfasilitasinya. Ada pembantu 'ojek' yang mengantarkannya," kata Desmond dalam keterangannya, pada Rabu (22/7/2020).

Desmond melihat ada dugaan menciptakan prakondisi mulai dari pembuatan KTP elektronik dan paspor, pengajuan PK, hingga surat jalan dari kepolisian. Desmond juga khawatir kondisi ini menunjukkan ada keterlibatan pejabat birokrat.

"Ketika unsur aparat Kepolisian diduga terlibat, Kejaksaan, Imigrasi, Kemenkumham, serta Kemendagri sepertinya 'kompak membela' Djoko Tjandra, maka publik pasti akan bertanya tanya. Mungkinkah bebas keluar masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia itu hanya kebetulan belaka difasilitasi oleh oknum pejabat yang menjadi ojek-ojek pengantar karena tergiur uangnya," ujar politikus Partai Gerindra ini.

"Kalau ada gerak lembaga yang kompak seperti itu siapa kira kira pengarahnya? Mungkinkah ada super 'ojek' yang menjadi komandannya?," imbuh Desmond.

Lebih lanjut, menurut Desmond, kasus ini mencerminkan adanya dugaan jaringan mafia yang membela Djoko Tjandra. "Jaringan mafia ini bisa jadi adalah 'ojek' yang sudah dikondisikan dalam waktu lama oleh Djoko Tjandra," ujar Desmond.

Dalam kasus Djoko Tjandra, sejumlah pejabat diduga ikut terseret mulai lurah hingga jenderal di tubuh Polri.

Salah satu pejabat yang paling kentara yaitu Brigjen Prasetijo Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Dia sudah dicopot dari jabatannya dan saat ini tengah menghadapi dugaan pelanggaran etik serta pidana.

Prasetijo dinyatakan terbukti bersalah menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra terbang ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Ironisnya, hal itu dilakukan Prasetijo saat Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun institusi yang membesarkan Prasetijo, Polri, sudah bertekad memburu dan menangkap Djoko Tjandra.

Polri terus mendalami pihak-pihak yang terlibat soal surat jalan Djoko Tjandra ini. Polri telah memeriksa pengacara Djoko Tjandra berinisial ADK.

"Kemarin juga kita memeriksa pengacaranya, tapi belum selesai. Pengacaranya itu inisial ADK, sudah kita lakukan pemeriksaan, tapi belum selesai, Nanti juga ada pemeriksaan lanjutan kepada pengacara ADK tadi," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2020).

Argo tak membeberkan lebih jelas terkait siapa pemilik inisial tersebut. Namun diketahui belakangan ini pengacara Djoko Tjandra yang sering muncul di hadapan publik adalah Anita Dewi Kolopaking dan Andi Putra Kusuma.

Tonton juga pernyataan Mahfud MD: "Pejabat yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra Akan Dipidana":

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2