Anggota DPR Aceh Bardan Sahidi mengkritik Pemprov Aceh yang memecat 4.227 tenaga kontrak pada awal tahun lalu. Pada saat bersamaan, Pemprov merekrut 200 penasihat khusus (pensus) yang dinilai berubah wujud menjadi buzzer.
Kritik itu disampaikan Bardan dalam rapat paripurna pembatalan proyek multiyears yang digelar di DPR Aceh, Rabu (22/7/2020). Bardan awalnya berbicara mengenai dukungan anggota DPR Aceh terhadap program pembangunan di Aceh selama masuk dalam rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM).
Dia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2019 bak pasar malam. Menurutnya, ada sejumlah persoalan yang terjadi di dalam anggaran tersebut.
"APBA-P 2019 itu seperti pasar malam, kejar tayang," jelas Bardan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lalu meminta Pemprov tidak membenturkan lembaga DPR Aceh dan menggiring opini. Bardan kemudian menyinggung soal ribuan tenaga kontrak yang dirumahkan.
"Saya ingin pertanyakan Pak Sekda (Sekretaris Daerah), kalau mau buka-bukaan, di awal tahun anggaran 2020, 4.227 tenaga kontrak yang menggantungkan harapan hidupnya dengan gaji Rp 1,3 juta per bulan, Pak, mulai OB, cleaning service, dan sebagainya dicuci gudang oleh Sekda," kata Bardan.
