Survei Charta Politika: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf Meningkat

Elza Astari Retaduari - detikNews
Rabu, 22 Jul 2020 16:21 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)membuka SIdang Kabinet Paripurna (SKP) perdana di Tahun 2020, yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Jokowi-Ma'ruf (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Survei Charta Politika Indonesia juga mengukur soal kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kepuasan publik untuk Juli meningkat dibanding bulan lalu.

Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan metode simple random sampling kepada 2.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada 6-12 Juli 2020. Margin of error (toleransi kesalahan) survei 2,19% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.

Hasil survei dirilis oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam diskusi daring bertema 'Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi COVID-19', Rabu (22/7/2020). Soal kinerja pemerintah, responden mayoritas merasa puas.

"Responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan pusat sebanyak 67,2%, sementara yang menyatakan tidak puas sebanyak 30,1%," ungkap Yunarto.

Yunarto juga mengungkap tren peningkatan terhadap kepuasan publik kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Pada Mei dan Juni, memang ada penurunan, namun pada Juli ada peningkatan kembali kepuasan publik kepada pemerintah. Berikut ini tren 4 bulan terakhir:

Februari
Puas: 70,7%
Tidak Puas: 27,4%

Mei
Puas: 58,8%
Tidak Puas: 35,4%

Juni
Puas: 61,3%
Tidak Puas: 33,8%

Juli
Puas: 67,2%
Tidak Puas: 30,1%

"Dilihat dari segi tren, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah cenderung meningkat. Tingkat kepuasan terendah terjadi pada saat bulan Mei," jelas Yunarto.

Charta Politika juga mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju. Penilaian kinerja menteri-menteri Jokowi jauh berada di bawah tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan secara umum.

Hasilnya adalah 49,7% masyarakat merasa puas, sementara 44,1% tidak puas. Selisihnya tidak jauh.

"Kepuasan publik terhadap pemerintah dan kabinet memiliki gap yang cukup besar," sebut Yunarto.

(elz/imk)