.webp)
Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru penanganan pandemi virus Corona (COVID-19) oleh pemerintah. Mayoritas masyarakat menganggap pemerintah terbuka soal COVID-19 dan percaya data yang disampaikan pemerintah.
Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan metode simple random sampling kepada 2.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada 6-12 Juli 2020. Margin of error (toleransi kesalahan) survei 2,19% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.
Hasil survei dirilis oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya dalam diskusi daring bertema 'Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi COVID-19', Rabu (22/7/2020). Berdasarkan hasil survei, ada 63,4% (gabungan puas dan sangat puas) terhadap pemerintah pusat dalam menangani pandemi Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut hasilnya:
Pemerintah pusat
Sangat Puas: 7,1%
Cukup Puas: 56,3%
Tidak Puas: 32,2%
Sangat Tidak Puas: 1,9%
Tidak Tahu (TT)/Tidak Jawab (TJ): 2,4%
Pemerintah Provinsi
Sangat Puas: 5%
Cukup Puas: 52,2%
Tidak Puas: 37,3%
Sangat Tidak Puas: 1,3%
Tidak Tahu (TT)/Tidak Jawab (TJ): 3,9%
Pemerintah Kabupaten/Kota
Sangat Puas: 6,2%
Cukup Puas: 63,6%
Tidak Puas: 24,8%
Sangat Tidak Puas: 1,4%
Tidak Tahu (TT)/Tidak Jawab (TJ): 4,0%
Responden juga diminta untuk mengukur keterbukaan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Sebanyak 65.3% responden menyatakan pemerintah terbuka tentang keadaan Corona. Dan masih ada 31.9% responden yang menyatakan tidak terbuka tentang keadaan COVID-19. Sementara yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab ada 2,8%.
"Buat saya angka 31,9% ini cukup besar dan jadi PR bagi pemerintah," ucap Yunarto.
Charta Politika pun mengukur tingkat kepercayaan data COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah. Hasilnya sebagai berikut:
Percaya: 56,1%
Tidak Percaya: 40,9%
TT/TJ: 3%
Survei juga meriset rasa optimisme masyarakat mengenai durasi pandemi Corona. Mayoritas responden menilai secara optimis bahwa pandemi COVID-19 akan berakhir dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun.
"Optimisme ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah mengingat belum adanya kepastian terkait kapan vaksin ditemukan," kata Yunarto.
(elz/imk)
