Mendagri Jelaskan Dasar Keputusan Pilkada Serentak Jadi Desember 2020

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Minggu, 19 Jul 2020 21:33 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Foto: Mendagri Tito Karnavian (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan dasar keputusan Pilkada 2020 yang akan digelar bulan Desember mendatang. Tito mengatakan pilkada kali ini merupakan pilkada pertama yang dilakukan secara berbeda, sebab berlangsung saat pandemi virus Corona (COVID-19).

"Pilkada (kali ini) adalah pilkada serentak pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang berada di tengah pandemi. Belum pernah ada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, pilkada-pilkada sebelumnya yang dilaksanakan pada saat ada kedaruratan yang luar biasa. Oleh karena itu kita sama-sama buat sejarah, mari sama-sama buat sejarah," kata Tito, saat rapat persiapan Pilkada 2020 dan pengarahan kepada gugus tugas di Kalimantan Barat, yang disiarkan YouTube Kemdagri, Minggu (19/7/2020).

Tito menuturkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan tiga opsi untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020. Dikatakan Tito, tiga opsi tersebut disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI yang juga dihadiri DKPP beberapa waktu lalu.

"Rapat dengan Komisi II bersama pemerintah yang diwakili Mendagri, KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kami semua sepakat untuk menunda. KPU menawarkan 3 opsi. Tunda 3 bulan, 9 Desember 2020 (opsi A) , kemudian opsi B, 17 maret 2021 atau tunda 6 bulan dan opsi C, 29 september 2021 atau tunda 12 bulan," tuturnya.

Tito menjelaskan, tidak ada yang dapat menjamin kapan pandemi Corona ini akan berakhir. Hingga akhirnya diputuskan, Pilkada 2020 ditunda selama tiga bulan dan akan diselenggarakan Desember mendatang.

"Poin yang ingin saya sampaikan, karena tidak ada yang bisa menjamin kapan selesai (pandemi COVID-19) dan skenario selesainya seperti itu, vaksinnya pun perlu ada waktu, menemukan produksi distribusi sampai dengan eksekusinya, maka skenario 2021 untuk pilkada Maret maupun September ya kita kemudian kita delete kita hilangkan, kita skenario optimis saja 9 Desember 2020," jelasnya.

Tito mengatakan belum adanya kepastian kapan pandemi berakhir bukan menjadi satu-satunya alasan Pilkada 2020 digelar Desember. Berkaca dari beberapa negara lain yang menggelar pilkada sesuai jadwal menjadi alasan Tito tetap menggelar pilkada saat pandemi.

"Tapi itu bukan satu satunya alasan, kita melihat juga alasan yang kedua yaitu praktek pemilu di negara lain. Di negara-negara lain ini ada lembaga yang memonitor pemilu di seluruh dunia, namanya idea ini melihat memonitor kurang lebih 90 negara pemilu baik nasional maupun tingkat lokal. Sebagian negara-negara itu melaksanakan sesuai jadwalnya," ujarnya.

"Katakanlah Korea Selatan (Korsel), Korsel itu melaksanakan pada puncak pandemi, jadi bukan di lerengnya naik atau di lereng turun, apalagi di lereng landai. Tapi mereka menetapkan protokol standar yang ketat. Ini lah yang diadopsi oleh KPU, termasuk kita semua mendukung, gugus tugas koordinasi juga dengan Dubes Korsel," sambungnya.

Selain itu, pertimbangan lain yang menjadi dasar keputusan pilkada serentak tetap digelar Desember yakni tatanan hidup baru alias new normal. Di mana menurut Tito, harus ada keseimbangan antara ekonomi dengan kesehatan, termasuk juga politik demokrasi dalam pemerintahan.

"Kita mengambil jalan tengah untuk bisa menangani dilematis antara kesehatan publik dan menyelamatkan ekonomi keuangan adalah salah satunya new normal life, yaitu beradaptasi, kita produktif beradaptasi pada protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID di semua sektor kehidupan, semua aspek kehidupan, wisata, tambang, perkebunan di pasar, mal, di sektor transportasi termasuk di sektor politik demokrasi pemerintahan," ucapnya.

Lebih lanjut Tito mengatakan Pilkada 2020 juga bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat penanganan COVID-19. Tito menyebut COVID-19 bisa ditekan saat momen pilkada apabila pengaturannya pas, namun sebaliknya jika tidak pas, akan menimbulkan klaster baru.

"Kita juga ingin memanfaatkan momentum pilkada ini sebagai momentum untuk mempercepat penanganan COVID-19, karena momentum pilkada ini ada di 270 wilayah dan ini sebetulnya adalah kesempatan kita untuk bisa menekan COVID-19. Kalau settingnya pas. Kalau settingnya nggak pas, dia jadi klaster baru, tapi kalau settingnya pas, justru bisa menghentikan atau mengendalikan," imbuhnya.

(rfs/rfs)