.webp)
Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta setuju dengan usulan Pemprov DKI terkait sanksi pidana bagi pelanggar PSBB transisi di DKI. Menurutnya, kebijakan ini akan meningkatkan kontrol dan pengawasan terkait Corona (COVID-19) di Jakarta.
"Setuju, kasih sanksi yang berat para pelanggar aturan. Tingkatkan kontrol dan pengawasan. Percuma ada aturan kalau tidak ada penindakan dan pengawasan," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco saat dihubungi, Jumat (17/7/2020).
Basri mengatakan lebih baik sanksi berat dilakukan dari awal sebelum nantinya terlambat. Hal ini menurutnya karena kondisi DKI Jakarta yang tidak bisa lockdown dan pengawasan yang cenderung lemah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penindakan dan pengawasan masih lemah dan kurang, lebih baik keras sebelum terlambat. Kita tidak bisa lockdown karena ekonomi harus diselamatkan, sehingga sanksi berat serta pengawasan ujung tombaknya agar penyebaran bisa ditekan sampai virusnya makin hari makin lemah," ujar Basri.
Dia juga meminta agar saat PSBB transisi lanjutan ini masyarakat bisa lebih banyak di rumah. Sementara petugas dan aparat keamanan menindak bagi yang melanggar di luar rumah.
"Dalam keadaan begini masyarakat disarankan di dalam rumah dan kantor. Petugas dan aparat kerja di luar rumah dan kantor awasi dan tindak yang melanggar," ucap Basri.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ke depan dimungkinkan ada sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar PSBB transisi.
"Sejauh ini belum ada sanksi pidana (bagi pelanggar PSBB transisi), ke depan ini sangat mungkin diberlakukan, tapi sekali lagi kami minta kerja samanya seluruh masyarakat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (17/7).
(maa/zap)
