Meski terjadi longsor di wilayah hulu, Indah memastikan tidak ada izin dari Pemkab Lutra untuk pembukaan lahan di wilayah tersebut.
"Jadi di atas tidak ada sama sekali pembukaan lahan sebagaimana informasi yang beredar selama ini, bahwa ada bangunan, ada izin tambang. Kami bisa pastikan bahwa tidak ada izin perkebunan dan tambang di wilayah hulu sungai ini (Sungai Masamba dan Sungai Radda)," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan banjir itu.
"Hasil analisis sementara Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat dua faktor penyebab banjir bandang Luwu Utara, yakni alam dan manusia," kata Raditya dalam keterangannya, Jumat (17/7/2020)
Raditya Jati menjelaskan salah satunya faktor cuaca. Curah hujan dengan intensitas tinggi di daerah aliran sungai (DAS) Balease menjadi salah satu pemicu banjir bandang tersebut.
Termonitor curah hujan lebih dari 100 mm per hari serta kemiringan lereng di bagian hulu DAS Balease sangat curam. Desa Balebo yang dilewati DAS ini berada pada kemiringan lebih dari 45 persen.
"Selain faktor cuaca, kondisi tanah berkontribusi terhadap terjadinya luncuran material air dan lumpur. Jenis tanah distropeptsatau inceptisols memiliki karakteristik tanah dan batuan di lereng yang curam mudah longsor, yang selanjutnya membentuk bending alami atau tidak stabil. Kondisi ini mudah jebol apabila ada akumulasi debit air tinggi," papar Raditya.
Lebih lanjut, dia menuturkan faktor alam yang terakhir bahwa daerah tangkapan air (DTA) banjir di Desa Balebo, Kecamatan Masamba, berada pada kategori banjir limpasan tinggi sampai ekstrem. Sedangkan DTA banjir di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, dan Desa Malangke, Kecamatan Malangke, sebagian besar berada pada kategori banjir genangan tinggi.
"Sedangkan faktor manusia, terpantau di lokasi adanya pembukaan lahan di daerah hulu DAS Balease dan penggunaan lahan masif perkebunan kelapa sawit. Terkait dengan pembukaan lahan ini, salah satu rekomendasi dari KLHK adalah pemulihan lahan terbuka di daerah hulu," ujar Raditya.
(aan/idn)