Wajarkah Istri Djoko Tjandra Menang di MK dalam Tempo 56 Hari Kalender?

ADVERTISEMENT

Wajarkah Istri Djoko Tjandra Menang di MK dalam Tempo 56 Hari Kalender?

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 17 Jul 2020 16:40 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Foto: Gedung MK (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran menang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2016 dalam tempo tidak sampai 56 hari kalender. MK dalam memutus perkara itu tidak mendengarkan keterangan Presiden, DPR, Kejaksaan Agung atau pun ahli.

Putusan MK itu kemudian dijadikan salah satu bukti untuk Djoko Tjandra mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Wajarkah putusan tersebut dikebut dalam waktu kurang dari 2 bulan?

"Ketika diputus dalam 56 hari, tentu ini menjadi anomali," kata penggiat lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, Violla Reininda kepada detikcom, Jumat (17/7/2020).

Dalam catatan KODE Inisiatif, untuk pengujian UU kategori Hukum Pidana, rata-rata menghabiskan waktu sidang sebagai berikut:

Amar dikabulkan seluruhnya: 9,4 bulan
Amar dikabulkan sebagian: 8,2 bulan
Amar tidak dapat diterima: 7 bulan
Amar ditolak: 7 bulan
Ketetapan MK: 2,6 bulan
Permohonan gugur: 1,5 bulan

"Ketika diputus dalam 56 hari, tentu ini menjadi anomali. Apalagi, setelah membaca putusannya, tidak ada pertimbangan mengapa MK memutus perkara ini secara cepat. Mengapa MK tidak membutuhkan keterangan ahli/saksi. Kalau untuk mendengarkan keterangan DPR/DPD/Pemerintah ini bersifat opsional, tetapi MK pun tidak menjabarkan alasannya mengapa. Pemohon juga di sisi lain tidak memohonkan putusan secara cepat," papar Vio.

Padahal, kata Vio, di putusan-putusan sebelumnya-misalnya Putusan MK nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan hak pilih hanya dengan KTP-MK menjelaskan secara rinci mengapa perlu memutus perkara ini secara cepat dan tidak mendengarkan keterangan pembentuk undang-undang.

"Sebab berkaitan erat dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu dan momentum tahapan pemungutan suara sudah di depan mata. Jadi, ada rasionalisasi yang jelas," ujar Vio menegaskan.

Dalam penjelasan ke detikcom, MK berlindung dengan Pasal 54 UU MK yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden.

Tapi dalih MK itu juga dinilai tidak menjelaskan maksud sidang cepat dalam perkara istri Djoko Tjandra itu.

Pasal ini memang tidak mewajibkan MK untuk memanggil/mendengarkan keterangan pembentuk UU selama pokok persoalan sudah dianggap jelas oleh MK. Tetapi yang jadi pertanyaan lebih lanjut, apa indikator MK menganggap permohonan sudah jelas? Ini juga tidak dipaparkan dalam pertimbangan putusan.

"Pasal ini memang tidak mewajibkan MK untuk memanggil/mendengarkan keterangan pembentuk UU selama pokok persoalan sudah dianggap jelas oleh MK. Tetapi yang jadi pertanyaan lebih lanjut, apa indikator MK menganggap permohonan sudah jelas? Ini juga tidak dipaparkan dalam pertimbangan putusan," kata Vio memaparkan.

Sebagaimana diketahui, Djoko Tjandra awalnya dilepaskan oleh PN Jaksel dan di tingkat kasasi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Jaksa yang tidak terima mengajukan PK dan dikabulkan MA. Djoko dinyatakan terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana 2 tahun penjara.

Oleh sebab itu, Anna Boentaran istri Djoko Tjandra mengajukan permohonan penafsiran ke MK bahwa jaksa tidak berhak PK. Berikut sidang super cepat yang digelar MK sebagaimana dikutip dari putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, Jumat (17/7/2020):

17 Maret 2016
Anna Boentaran mendaftar judicial review di MK dengan penerimaan berkas permohonan Nomor 55/PAN.MK/2016. Anna memberikan kuasa permohonan itu Kantor Hukum Syamsu Hamid & Partners. Anna meminta MK menafsirkan Pasal 263 ayat 1 KUHAP. Pasal itu berbunyi:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Anna Boentaran meminta pasal itu ditafsirkan bahwa jaksa tidak berwenang mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

21 Maret 2016
Permohonan itu telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan Nomor 33/PUU-XIV/2016

4 April 2016
Anna memperbaiki permohonan.

12 Mei 2016
Setelah 56 hari diproses, MK memenangkan Anna. MK memutus dalam tempo 56 hari kalender tanpa meminta pendapat DPR/Presiden dan Kejaksaan Agung.

"Mengabulkan permohonan Pemohon. Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo," demikian bunyi Putusan MK.

6 Mei 2016
Putusan MK itu membuat geger. Jaksa Agung saat itu, Prasetyo menegaskan tetap akan mengajukan PK meski hal itu sudah dilarang oleh MK. Kejaksaan berpegang pada yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA).

"MA memberi akses untuk kita memberikan PK dari putusan yang mereka keluarkan atau yurisprudensi. Ke depan kami akan tetap ajukan PK karena jaksa mewakili kepentingan korban kejahatan dan negara," kata Prasetyo.

Juni 2020
Djoko Tjandra yang statusnya buron datang ke PN Jaksel mendaftar PK.

1 Juli 2020
Kuasa hukum Djoko, Andi Putra Kusuma mengatakan Djoko Tjandra mendaftar langsung ke PN Jakarta Selatan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Salah satu bukti PK adalah putusan MK di atas.

"Kita mengajukan PK dasarnya itu ada karena dua putusan yang saling bertentangan. Di satu sisi putusan PK nomor 12 pertimbangannya itu dikabulkan dianggap jaksa berwenang untuk mengajukan PK atas pertimbangan jaksa tidak ada aturan yang jelas bahwa jaksa tidak boleh mengajukan PK, sedangkan di dalam putusan MK nomor 33 itu jelas disebutkan tidak ada pihak lain selain terpidana maupun ahli warisnya yang dapat mengajukan PK," ungkap Andi di kantornya, Jalan TB Simatupang, Cilandak.

Satu per satu, pelarian Djoko Tjandra terungkap dan bikin geger jagat hukum Indonesia.

17 Juli 2020
MK menyatakan putusan atas 33/PUU-XIV/2016 sudah sesuai aturan.

"Kalau MK memandang persoalan konstitusionalitas sudah sangat jelas, MK bisa dan boleh memutus tanpa keterangan pihak-pihak lain," kata juru bicara MK, Fajar Laksono.

(asp/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT