Gempar Djoko Tjandra: Surat Jalan Terungkap, Red Notice Masih Gelap

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 17 Jul 2020 11:21 WIB
Buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, membuat KTP elektronik (e-KTP) kurang dari sejam. Terkait hal tersebut, Komisi III DPR RI akan memanggil Dukcapil DKI dan lurah setempat.
Dokumentasi terkait Djoko Tjandra (Foto: Tangkapan layar dari 20detik)
Jakarta -

Sensasi yang mengikuti jejak Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra masih belum tuntas. Namun satu per satu kehebohan pemilik julukan Joker itu mulai dientas.

Sejak namanya muncul ke permukaan saat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), skandal seolah menjadi nama belakang Djoko Tjandra. Jejak terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu pun mulai terungkap dari pelbagai urusan administratif.

Bermula dari urusan pembuatan KTP elektronik atau e-KTP yang dilakukan Djoko Tjandra, persoalan mengenai kepemilikan identitas dan surat-surat keterangan terkait Djoko Tjandra mengemuka. Sebut saja urusan pembuatan paspor, surat jalan, surat keterangan COVID-19, hingga red notice.

Mengenai e-KTP Djoko Tjandra sudah 'memakan korban' yaitu Asep Subahan. Dia dicopot dari jabatan sebagai Lurah Grogol Selatan setelah dinyatakan melanggar prosedur saat menerbitkan e-KTP milik Djoko Tjandra.

"Laporan investigasi Inspektorat sudah selesai dan jelas terlihat bahwa yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan KTP-el tersebut. Ini fatal, tidak seharusnya terjadi. Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan akan dilakukan penyelidikan lebih jauh," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangannya, Minggu (12/7).

Asep disebut berperan aktif yang melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan e-KTP tersebut. Kini dia pun distafkan di kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Setelahnya muncul soal adanya 'surat jalan' untuk Djoko Tjandra. Tak tanggung-tanggung, urusan ini melibatkan seorang jenderal bintang satu di tubuh Bareskrim Polri. Adalah Brigjen Prasetijo Utomo yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 1991 ini menodai karier yang 29 tahun ditapakinya dengan membantu Djoko Tjandra dengan menerbitkan 'surat jalan' itu. Prasetijo dinyatakan terbukti bersalah menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra terbang ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Selama proses pemeriksaan, Brigjen Prasetijo ditahan di tempat khusus selama 14 hari.

"Setelah dinyatakan oleh propam untuk penyidikan yang bersangkutan ada kesalahan sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Polri dan kemudian juga ada PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu (15/7).

Argo menjelaskan pembuatan surat jalan seharusnya dilakukan oleh Kabareskrim atau Wakabreskrim. Menurut Argo, pembuatan surat jalan untuk Djoko Tjandra itu inisiatif pribadi dari Prasetijo.

Tak hanya dicopot dari jabatan. Ancaman pidana juga menanti Prasetijo.

"Tentunya ada pertanyaan juga ini akan diproses bagaimana, apakah hanya ditangani Propam saja, atau selanjutnya ditangani oleh Bareskrim? Saya tegaskan lagi bahwa di kepolisian ada 3 jenis penanganan yaitu disiplin, kode etik dan pidana. Terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka kita akan tindaklanjuti dengan proses pidana," tegas Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Prasetijo bahkan sempat ikut andil terkait dokumen surat bebas COVID-19 untuk Djoko Tjandra yang diterbitkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri. Surat itu diperlukan Djoko Tjandra untuk melakukan perjalanan di dalam negeri.

"Memang benar jadi dokter tadi dipanggil oleh BJP PU (Brigjen Pol Prasetijo Utomo) ya, kemudian di ruangannya sudah ada 2 orang yang tidak dikenal sama dokter ini dan kemudian melaksanakan rapid. Setelah rapid dinyatakan negatif kemudian dimintakan surat keterangannya. Itu sebatas itu," imbuh Argo.

Buntutnya pihak Pusdokkes Polri akan turut diperiksa. Argo menerangkan keterangan Pusdokkes diperlukan untuk memastikan kebenaran surat tersebut dan hal lainnya.

Tonton video 'Brigjen Pol Prasetijo Kini Terancam Hukuman Pidana':