.webp)
Sebelum rapat paripurna hari ini, pemerintah yang diwakili Menko Polhukam Mahfud Md hingga Menkum HAM Yasonna Laoly menyerahkan konsep RUU BPIP yang disebut-sebut berbeda dengan RUU HIP. Dasco menyebut DPR perlu mengkaji lebih lanjut apa yang disampaikan pemerintah.
"Oleh karena itu, kami sudah meyakinkan kepada para pengunjuk rasa, bahwa hari ini tidak akan ada pengesahan UU HIP maupun omnibus law. Dan dalam rapat paripurna ini marilah kita berkepala dingin, saya mengajak kepada fraksi-fraksi yang ada, kita akan menyikapi surat pemerintah, yang justru tadi datang tidak memberikan DIM tentang HIP," tutur Dasco.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi kemudian ada pergantian nama dan kemudian banyak sekali atau sedikit pasal yang disampaikan. Dan untuk itu kita perlu waktu untuk menelaah, mengkaji, dan memperdalam," lanjut dia.
Dimintai konfirmasi terpisah, Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi (Awiek) menjelaskan tidak ada pencabutan RUU HIP dari Prolegnas dalam rapat kerja dengan pemerintah sebelumnya. Awiek menyebut 'bola' RUU itu kini ada di pemerintah.
"Waktu raker tidak ada pencabutan. Dan RUU itu sudah menjadi usul inisiatif DPR dan sudah disampaikan ke pemerintah. Nama di Prolegnas (RUU) PHIP. Jadi sudah bukan domain DPR, tapi sudah di pemerintah. Dan ada usulan pergantian RUU, yang itu juga harus dimasukkan di Prolegnas," jelas Awiek.
(azr/azr)
