DPR Jawab Kritik: Keputusan di Rapat Virtual Sah Sesuai Tatib

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 15 Jul 2020 12:46 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Ilustrasi gedung DPR (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta -

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mempertanyakan keabsahan rapat virtual di DPR. Bagaimana aturan mengenai rapat virtual tersebut?

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan soal rapat virtual sudah diatur dalam Tata Tertib DPR. Aturan itu tertuang dalam Pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Aturan tersebut berbunyi:
Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan aturan itu memungkinkan rapat-rapat di DPR bisa diikuti secara virtual. Sementara, Willy mengatakan pengambilan keputusan dalam rapat, meski dihadiri secara fisik dan virtual, tetap sah.

"Tatib DPR yang baru memperbolehkan karena situasi keadaan tertentu. Ini tetap dihadiri dari perwakilan AKD dan Fraksi, sementara yang lain virtual. Iya, (pengambilan keputusan) sah, karena sudah diatur dalam Tatib dan ada perwakilan AKD dan Fraksi yang hadir diatur melalui protokol kesehatan pemerintah," ujar Willy.

Willy menyebut aturan sah rapat tertuang dalam Ayat 5 dan 6 Pasal 254 di Tatib yang sama.

Pasal 254
(5) Dalam hal jenis rapat DPR dilaksanakan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kehadiran Anggota dapat ditetapkan sebanyak 1 (satu) Anggota untuk setiap Fraksi, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan DPR.
(6) Dalam hal kehadiran Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat terpenuhi, semua jenis rapat DPR tetap sah meskipun dihadiri oleh pimpinan dan Anggota secara virtual.

Selanjutnya
Halaman
1 2