269 Anggota DPR Absen Rapat Paripurna Pengesahan Perppu Pilkada Jadi UU

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 14 Jul 2020 14:29 WIB
Paripurna DPR (Foto: Zhacky/detikcom)
Ilustrasi rapat paripurna DPR (Zhacky/detikcom)
Jakarta -

DPR menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya adalah pengesahan RUU tentang Perppu Pilkada menjadi UU. Sebanyak 269 anggota DPR absen rapat paripurna siang ini.

Rapat digelar di ruang rapat paripurna gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020), dan dapat diikuti anggota secara fisik dan virtual. Rapat dimulai pukul 13.58 WIB dan dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel turut hadir di ruang rapat.

Dasco tak menyebutkan jumlah anggota yang hadir dalam rapat kali ini. Namun, berdasarkan catatan yang diberikan Sekjen DPR Indra Iskandar, anggota DPR yang hadir secara fisik sebanyak 130 orang, sementara 174 hadir secara virtual, dan 2 anggota izin, sehingga ada 269 anggota Dewan yang absen rapat paripurna kali ini.

"Menurut catatan Kesetjenan DPR RI, daftar hadir baik yang hadir maupun virtual telah ditandatangani oleh fisik dan virtual dan telah mencapai kuorum," ujar Dasco saat membuka rapat.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI ke-18 masa sidang IV tahun sidang 2019-2020. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," imbuhnya.

Ada enam agenda dalam rapat paripurna siang ini, yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2019.

2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI Atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

3. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

4. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undangan tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation).

5. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence)

6. Laporan Komisi XI Atas Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Terhadap Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Periode 2020-2023.

Dasco meminta ada pergeseran urutan agenda rapat. Ia meminta persetujuan agar agenda pengambilan keputusan RUU Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan menjadi agenda terakhir.

"Perlu kami sampaikan, sesuai dengan permintaan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, sehubungan dengan saat bersamaan Menteri Pertahanan RI masih ada kegiatan yang lain, kiranya acara kelima diubah menjadi agenda yang ke-6. Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui untuk digeser?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota Dewan.

(azr/imk)