Round-Up

Timbul Tenggelam Tim Pemburu Koruptor yang Kini Eksis Lagi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 15 Jul 2020 07:28 WIB
Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud Md. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Tim Pemburu Koruptor awalnya dibentuk di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004. Setelah 5 tahun, tim dibubarkan gegara prestasinya memble. Kini, Menko Polhukam Mahfud Md mengaktifkan lagi tim itu.

Terbaru, kabar pengaktifan lagi Tim Pemburu Koruptor disampaikan Mahfud melalui rekaman video yang diunggah di Instagramnya @mohmahfudmd seperti dilihat detikcom, Selasa (14/7/2020).

Mahfud menuturkan pihaknya sudah mengantongi instruksi presiden (inpres) untuk membentuk tim tersebut.

"Keputusan Menko Polhukam tentang pengaktifan kembali tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi atau yang disembunyikan sekarang terus berproses. Karena cantelannya itu inpres, sekarang inpres tentang pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu sudah ada di tangan Kemenko Polhukam," ungkap Mahfud.

Dengan bekal Inpres itu, menurut Mahfud, tim pemburu koruptor bakal timbul lagi.

"Tentu dengan menampung semua masukkan-masukkan dari masyarakat. Karena memang ini perlu kerja bareng, nggak boleh berebutan dan nggak boleh saling sabet. Tetap berprestasi pada posisi dan tugas masing-masing lembaga atau aparat yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melakukan itu," kata Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, tim pemburu koruptor akan melibatkan instansi penegak hukum dan beberapa kementerian. Meski tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tim tersebut, Mahfud akan berkoordinasi dengan KPK.

"Tim itu akan melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kemenkum HAM, kemudian banyak, Kemendagri tentu saja karena itu juga menyangkut masalah kependudukan dan departemen teknis lainnya. KPK itu adalah lembaga tersendiri yang diburu oleh KPK, tentu nanti dikoordinasikan tersendiri. Karena bagaimanapun, KPK itu adalah lembaga yang merupakan lembaga khusus di bidang pemberantasan korupsi dan mungkin sudah punya langkah-langkah sendiri. Akan kami koordinasikan," ujar Mahfud.

Tim Pemburu Koruptor awalnya dibentuk pemerintah melalui Menko Politik, Hukum dan Keamanan pada 17 Desember 2004. Tim ini beranggotakan perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Tim Pemburu Koruptor pertama kali dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Basrief Arif yang setelah pensiun, pimpinan tim diganti Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin sejak Mei 2007.

Pada era pimpinan Basrief Arif, tim hanya berhasil menangkap koruptor David Nusa Wijaya, mantan Direktur Bank Sertivia yang terjerat perkara korupsi dana BLBI senilai Rp 1,3 triliun.

Sedangkan, pada saat Muchtar Arifin menjabat tak satu pun koruptor yang ditangkap.Setelah Muchtar Arifin pensiun, jabatan ini selanjutnya akan ditempati oleh Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga.

Sayangnya hingga awal Agustus 2009, Tim Pemburu Koruptor Jilid II tidak berhasil menangkap satupun target dan mendapatkan satu sen pun uang negara yang dibawa kabur ke luar negeri.

Desakan pembubaran Tim Pemburu Koruptor kian menguat dari kalangan LSM dan Komisi III DPR. Tim itu akhirnya dibubarkan pemerintah pada tahun 2009.

(aan/idn)