DPR Sahkan UU Kerja Sama Internasional RI Bidang Hukum Pidana-Pertahanan

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 14 Jul 2020 17:54 WIB
DPR melantik tiga anggota pergantian antarwaktu (PAW) dalam rapat paripurna hari ini. Adapun tiga anggota PAW yang dilantik ialah Irmadi Lubis, Julie Sutrisno, dan Tuti N Roosdiono. Mereka menggantikan tiga anggota DPR 2019-2024 terpilih, namun saat ini menjadi menteri, yaitu Yasonna H Laoly, Juliari Batubara, dan Johnny G Plate.
Ilustrasi rapat paripurna DPR. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Rapat paripurna DPR hari ini juga mengesahkan undang-undang kerja sama internasional pemerintah Indonesia dengan Konfederasi Swiss dan Kabinet Menteri Ukraina. Kedua UU tersebut berkaitan dengan hukum pidana dan kerja sama bidang pertahanan.

Rapat paripurna digelar di ruang rapat paripurna, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7/2020). Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni awalnya menyampaikan laporan pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between The Republic of Indonesia and The Swiss Confederation).

"Antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, membantu menghadirkan saksi, meminta dokumen rekaman dan bukti, penanganan benda dan aset untuk tujuan penyitaan dan/atau penyediaan aset, penyediaan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana mencari keberadaan seseorang dan asetnya, mencari lokasi dan data diri seseorang serta asetnya, termasuk memeriksa situs internet yang berkaitan dengan orang-orang tersebut, serta menyediakan bantuan lain sesuai perjanjian yang tidak berlawanan dengan hukum di negara yang diminta bantuan," ujar Sahroni.

Menkum HAM Yasonna Laoly hadir dalam rapat paripurna selaku wakil pemerintah. Yasonna berharap RUU itu bisa disahkan menjadi UU.

"Kita semua mengharapkan RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UU sehingga akan menjadi dasar hukum dalam meningkatkan efektivitas kerja sama pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional, meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, tindak pidana fiskal. Perjanjian ini juga memuat fitur-fitur penting yang sesuai dengan tren kebutuhan penegakan hukum sehingga dapat diharapkan menjawab tantangan dan permasalahan tindak pidana yang dihadapi oleh kedua negara," kata Yasonna.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selanjutnya meminta persetujuan anggota Dewan terhadap pengesahan UU tersebut.

"Apakah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss dapat diseutjui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota Dewan.

Selanjutnya
Halaman
1 2