Komisi VIII DPR Pertanyakan Kewenangan Sertifikasi Halal Kemenag Vs MUI

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 14 Jul 2020 12:54 WIB
sertifikasi halal asean
Ilstrasi halal (Foto: iStock/Detikfood)
Jakarta -

Komisi VIII DPR menyoroti kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag) dalam melakukan sertifikasi halal. BPJPH disebut masih kurang terlihat jika dibandingkan dengan MUI.

Kritik itu mengemuka dalam rapat Komisi VIII DPR dengan Kepala BPJPH Kemenag Sukoso, Selasa (14/7/2020). Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nanang Samodra mengatakan sertifikasi halal yang dilakukan BPJPH belum terlihat di masyarakat.

"Tetapi kok gaungnya masih datar-datar saja, tidak ada kesan bahwa... bahkan saya tidak dapat membedakan mana level halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan mana oleh MUI, karena pada kenyataannya di lapangan masih keduanya berlaku," ujar Nanang.

Untuk diketahui, dalam UU Jaminan Produk Halal, terdapat perubahan, yaitu berpindahnya otoritas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) kepada BPJPH di bawah Kemenag. MUI pun menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Nanang juga menyoroti gugatan MUI ke MK pada Oktober 2019 lalu. MUI dinilainya belum ikhlas melepas otoritas sertifikasi halal.

"Ini dalam program-program ini ada membuat lembaga pemeriksa halal, lembaga verifikasi, tapi saya melihat ada kendala. Kendala yang saya lihat bahwa kesan saya, MUI belum ikhlas, kesan, mudah-mudahan saya keliru, tapi itu yang saya rasakan, sehingga menggugat ke MK untuk bagaimana kembali ke MUI," ujar Nanang.

Senada dengan Nanang, anggota Komisi VIII dari F-PDIP Samsu Niang menyoroti belum terlihatnya sepak terjang BPJPH di lapangan. Menurutnya, BPJPH Kemenag perlu bersinergi dengan MUI dalam sertifikasi produk halal ini.

"Bahwa lembaga ini sebenarnya dibentuk sampai sekarang belum kelihatan geregetnya begitu, karena adanya Majelis Ulama yang masih seakan-akan punya kewenangan dan punya tanggung jawab terhadap program ini. Sehingga lembaga Bapak ini kelihatan banci begitu, tidak ada apa-apanya begitu. Semua yang mau mengusulkan izin produk halal itu semua melalui Majelis Ulama," ujar Samsu.

"Apalagi harus ada izin tertulis, auditor juga harus ada fatwa dari Majelis Ulama, semua dari Majelis Ulama. Jadi lembaga yang Bapak pimpin ini sekarang nggak ada guna-gunanya begitu, melakukan proses administrasi saja untuk Kementerian Agama. Jadi ini barangkali yang perlu dilakukan dulu, sinergi antara Majelis Ulama dengan lembaga Bapak. Karena kalau ini nggak jelas, sampai kapan pun Bapak tidak bisa berbuat apa-apa," imbuhnya.

Anggota Komisi VIII Ina Ammania menyoroti masih kurangnya sosialisasi dan edukasi produk halal di masyarakat. Menurutnya, lembaga BPJPH seperti tidak ada karena label halal masih dari MUI.

"Saya melihat produk halal itu ada labelnya MUI, jadi seakan-akan BPJPH ini ada tapi tidak ada. Tolong nanti bisa dibicarakan sehingga kami yang ada di bawah-bawah itu bisa tenang juga," ucap Ina.

(azr/imk)