Rumitnya Prosedur Sertifikasi Halal Dinilai Bisa Bikin UMKM Bangkrut Massal

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 04 Mar 2020 09:20 WIB
logo halal
Foto: Logo halal
Jakarta -

UU Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan semua makanan yang beredar di masyarakat harus memiliki sertifikat halal. Masa peralihan lima tahun yaituu dari UU itu disahkan pada 2014 dan baru diberlakukan pada 2019. Tapi apa yang terjadi?

Kewajiban sertifikat halal dilaksanakan oleh Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH). Tapi BPJH tidak berfungsi maksimal.

"Aturan ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan kebangkrutan massal," demikian laporan tahunan Ombudsman 2019 yang dikutip detikcom, Rabu (4/3/2020).

Dalam temuan Ombudsman itu, kewajiban sertifikasi halal tidak diimbangi dengan kesiapan pemerintah/Kementerian Agama. Meski sudah diberi waktu lima tahun untuk menyiapkan sarana dan prasarana, tetapi itu tidak dilaksanakan.

"Ketidaksiapan para pihak salah satunya disebabkan karena mekanisme registrasi sertifikasi halal yang belum tersosialisasi dengan baik terutama kepada pelaku usaha UMKM/IRT. juga belum tersedianya data yang lengkap terkait jumlah pengusaha UMKM/IRT di tingkat Kabupaten/ Kota sebagai basis data pemerintah dalam penerapan UU JPH," ujarnya.

"Hal ini tentu berpotensi menimpulkan kegaduhan bagi pelaku UMKM/IRT, karena sistem dan prosedur sertifikasi halal belum terdistribusi dengan baik oleh pemangku kepentingan yaitu BPJPH dan/atau Kementerian Agama," sambung Ombudsman.

Selanjutnya
Halaman
1 2