Dalam isi draf RUU Omnibus Law cipta kerja (Ciptaker) penetapan kehalalan suatu produk bisa juga dilakukan oleh Ormas Islam, selain dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Muhammadiyah memberikan catatan.
"Dalam hal tertentu ketentuan tersebut dapat mempermudah dan memotong birokrasi sertifikasi halal yang cenderung lambat dan berbelit. Akan tetapi, ketentuan tersebut harus disertai dengan peraturan yang jelas, transparan, dan akuntabel agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan, Rabu (19/2/2020).
Catatan pertama, menurut Abdul Mu'ti, ormas Islam yang menerbitkan produk halal yang dipercaya masyarakat. Kementerian Agama (Kemenag) harus menyeleksi ormas Islam tersebut.
"Ormas Islam yang menerbitkan harus yang berdurasi dan dipercaya oleh masyarakat. Kemenag perlu menyeleksi dan menerbitkan ijin/sertifikat bagi Ormas yang diberikan kewenangan," jelas dia.
