.webp)
Sejumlah perwakilan orang tua (ortu) murid kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Perwakilan orang tua itu menamakan diri sebagai Relawan Advokasi Pendidikan Indonesia (RAPI).
Pantauan detikcom, massa tiba di depan kantor Anies Baswedan sekitar pukul 13.10 WIB. Mereka menuntut agar Anies dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta membiayai para siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah swasta.
"Kami ingin meminta kepastian dari Bapak Gubernur agar siswa miskin KJP, agar siswa miskin bisa melanjutkan ke SMP, SMA, SMK dengan biaya yang dibantu oleh Pemprov," ujar Syah di depan Balai Kota DKI, Senin (13/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syah menyebut, pihaknya saat ini mengetahui sudah ada rencana dari Pemprov DKI mengenai rencana siswa tidak mampu akan dibiayai di sekolah swasta. Dalam aksinya, mereka ingin mengetahui secara rinci aturan tersebut dan berharap dapat segera terealisasi.
"Kami tahu ada program bantuan itu dan bisa dimasukkan dan udah ada kesepakatan itu dan agar dapat direalisasikan," katanya.
Para orang tua juga membawa sejumlah poster dalam aksi ini, seperti 'Beri kepastian siswa pemegang KJP yang tidak lulus seleksi PPDB untuk tetap lanjut sekolah', ada pula poster bertuliskan 'Pak Anies berikan solusi untuk anak tetap sekolah', serta 'haruskan putus harapan anak ku karena mahalnya sekolah swasta'.
Sebelumnya, sejumlah orang tua (ortu) siswa bersama anak-anaknya menyambangi DRPD DKI Jakarta. Kedatangan para ortu siswa itu untuk mengadu soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI 2020.
Dalam pertemuan yang digelar di ruangan Fraksi PAN DPRD DKI itu, sejumlah ortu mengeluhkan anak mereka gagal ke sekolah negeri karena terganjal faktor usia. Padahal, nilai anak mereka di atas rata-rata.
"Zonasi itu ya dipilih karena usia. Jadi jalur KJP mental, zonasi mental, nilai mental, karena akreditasi sekolah anak saya 92," ujar salah satu orang tua siswa Lusiana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/7).
Tak sendiri, para ortu siswa juga membawa serta anak mereka. Terlihat, anak-anak itu datang menggunakan seragam SD dan SMP.
Menanggapi aduan para ortu siswa itu, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk bertanggungjawab. Zita meminta Anies untuk membiayai siwa yang tidak mampu yang gagal karena terdampak PPDB DKI.
"Kepada Pemprov DKI bukan lagi Dinas Pendidikan, tapi Pemprov DKI kepada Pak Gubernur untuk bertanggung jawab dan juga membiayai sekolah anak-anak yang tidak mampu yang terpaksa harus masuk swasta, saya minta dibiayai dibandingi biayanya dengan Formula E," kata Penasehat Fraksi PAN itu.
"Semuanya gratis. Kan kalau di negeri gratis, mau uang pangkal, uang gedung, SPP tahunan gratis," sambungnya.
