Kantor 'Dibanjiri' Bunga Kekecewaan, Kebijakan PPDB Anies Disorot Dewan

Jakarta -

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta angkat suara menyusul jeritan warga soal proses PPDB DKI Jakarta 2020. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengevaluasi kebijakan itu.

Diketahui, pada Senin (6/7) pagi, sejumlah karangan bunga berjejer di depan Balai Kota DKI Jakarta. Karangan bunga itu bertuliskan kekecewaan mengenai proses PPDB DKI 2020.

Ada 8 karangan bunga bernada kekecewaan. Salah satunya bertulisan 'RIP Pendidikan Indonesia, dari anak-anak lulusan angkatan 2020 yang kecewa'.

Kemudian, karangan bunga bertuliskan PPDB DKI lebih mematikan daripada virus Corona. 'Selamat kepada Disdik dan Gubernur DKi atas kebijakan PPDB DKI 2020 yang kekejamannya lebih mematikan dari pada virus Corona'.

Atas peristiwa itu, anggota DPRD DKI Jakarta menilai protes warga tersebut merupakan luapan kekecewaan orang tua murid atas kebijakan yang tidak prorakyat. Mereka meminta Anies dan jajaranya mengevaluasi bahkan ada yang mendesak Anies melakukan PPDB ulang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tonton video 'Protes PPDB DKI, Orang Tua Siswa Ngadu ke DPRD':

Berikut Kantor Dibanjiri Karangan Bunga Kecewa PPDB, Kebijakan Anies Disorot Dewan:

Golkar: Luapan Kekecewaan Tingkat Tinggi

Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menilai karangan bunga itu adalah luapan kekecewaan orang tua murid atas kebijakan tak tidak prorakyat.

"Karangan bunga itu kan sebenarnya wujud kekecewaan karena matinya kebijakan yang pro rakyat. Itu orang tua karena mereka tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa dan tidak tahu lagi harus ngomong apa, toh apa yang mereka sampaikan para pemimpin, para penguasa ini tidak perduli kepada rakyatnya yang menjadi korban," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco kepada wartawan, Senin (6/7/2020).

Basri mengatakan segala bentuk protes telah dilakukan oleh orang tua murid. Seperti melakukan unjuk rasa hingga mengaku ke DPR RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Yang miris adalah tidak ada tempat bagi mereka untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Tidak ada tempat mengadu bagi mereka yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran di DKI ini," kata dia.

"Ini cermin buat seluruh rakyat DKI Jakarta bahwa inilah yang terjadi hari ini di DKI Jakarta. Bahwa tidak ada kekuatan besar jangan berharap bisa mencari keadilan. Mereka ke DPRD juga tidak bisa, mereka ke Kemendikbud ya menterinya juga begitu tidak tegas. Terus ke komisi X, sudah jelas Komisi X itu bawa rekomendasinya jelas sekali, toh tidak dipedulikan oleh kementerian, DKI juga membela diri terus," imbuhnya.

Lebih lanjut, Basri menyakini karangan bunga itu adalah luapan kekecewaan atas proses PPDB Jakarta. Basri mengatakan masyarakat akan menilai proses tersebut.

"Itu sebenarnya luapan kekecewaan tingkat tinggi lah. Ya biar saja masyarakat yang menilai. Silakan masyarakat menilai apakah perjuangan para bapak-bapak, ibu-ibu ini membela hak anaknya itu sudah sesuai atau bagaimana kita kembalikan," tuturnya.

Gerindra: Evaluasi Kebijakan PPDB

Gerindra berharap agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan evaluasi.

"Saya turut prihatin dan empati terhadap keresahan di PPDB ini, untuk tahun depan harus dilakukan evaluasi atas kebijakan ini," kata Anggota Fraksi Partai Gerinda DPRD DKI Jakarta, Syarif kepada wartawan, Senin (6/7/2020).

Syarif mengatakan setiap kebijakan tentu akan ada dampak positif dan negatif. Dia meminta agar proses PPDB Jakarta dilakukan evaluasi.

"Tentu setiap kebijakan ada sisi positif dan negatif. Aspek negatifnya harus dievaluasi dan dicarikan solusi perbaikan," kata dia.

Lebih lanjut, Syarif menilai PPDB DKI Jakarta terutama jalur zonasi yang dikritisi orang tua murid tidak ada sosialisasi. Sehingga menyalut kegaduhan.

"Ini sistem nyaris tidak ada sosialisasi sehingga menyulut kegaduhan. Harapan saya setiap kebijakan patut disosialisasikan," jelasnya.

Kepada orang tua siswa, Syarif meminta untuk bersabar. Serta memberikan motivasi dan membimbing anaknya.

"Bersabar dan terus berikan motivasi dan bimbingan kepada anak-anak supaya tetap menjadi lebih baik," jelasnya.

PAN: PPDB Tahun 2020 Diulang

PAN meminta agar PPDB tahun 2020 diulang. Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rahman Rakinda mengatakan PAN akan terus bersama orang tua murid. PAN juga akan untuk menagih janji Dinas Pendidikan DKI untuk memberikan solusi bagi siswa yang kurang mampu.

"Kami bersimpati dan turut merasakan kesedihan para orang tua yang anaknya gagal masuk sekolah negeri yang diekspresikan dengan kiriman karangan bunga ke Balai Kota DKI," ujar saat dihubungi, Senin (6/7/2020).

"Fraksi PAN akan terus mendampingi perjuangan para orang tua murid termasuk untuk menagih janji Dinas Pendidikan memberikan solusi administrasi dan non administrasi bagi anak anak dari keluarga yang kurang mampu," imbuhnya.

Lebih lanjut, Oman mengatakan PPDB DKI jalur zonasi harusnya diulang. Dia juga mempersoalkan kriteria dalam jalur zonasi itu.

"Fraksi PAN melihat proses PPDB jalur zonasi harus diulang, karena faktor kedekatan wilayah kelurahan dan himpitan kelurahan ternyata masih dikalahkan oleh faktor usia," jelasnya.

Oman kemudian mengapresiasi perjuangan orang tua murid untuk menyuarakan keluhannya. Dia berharap anak-anak yang belum diterima segera mendapatkan solusi dari Pemprov DKI.

"Fraksi PAN mengucapkan terimakasih atas perjuangan para wali murid. Semua anak yang gagal masuk sekolah negeri adalah anak-anak kami, anak Jakarta yang berhak menggapai cita-citanya bersekolah di sekolah yang diimpikannya," jelas dia.

"Jangan menyesal atas perjuangan meraih prestasi akademik yang telah dilakukan oleh anak dan orang tua. Kalau hidup ini diibaratkan sebagai pohon Pohon perjuangan, tidak akan pernah berbuah kesia-siaan. Teruslah berjuang, Tuhan, Allah menguji untuk meningkatkan derajat kita dan derajat kesuksesan anak-anak kita," imbuhnya.