Geledah Pendopo Walkot Banjar, KPK Sidik Dugaan Korupsi Infrastruktur

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 10 Jul 2020 16:59 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

KPK melakukan penggeledahan di Pendopo Wali Kota dan Dinas PUPR Kota Banjar Jawa Barat. KPK mengatakan kegiatan penggeledahan dilakukan terkait proses penyidikan kasus korupsi proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar Tahun 2012-2017.

"Kami informasikan bahwa saat ini KPK sedang melakukan penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun 2012 sampai dengan 2017," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (10/7/2020).

Kegiatan penggeledahan itu dilakukan pada hari ini, Jumat (10/7). Ali menjelaskan penggeledahan itu untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

"Tim penyidik KPK sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti di antaranya memeriksa saksi dan melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di Kota Banjar termasuk di antaranya hari ini di Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Kota Banjar," ungkapnya.

Namun, Ali enggan menjelaskan lebih jauh apakah ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Ia mengaku belum berbicara banyak karena adanya kebijakan baru Pimpinan KPK saat ini. Menurutnya, penetapan tersangka dilakukan bersamaan dengan penangkapan.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," tuturnya.

Untuk diketahui, KPK era kepemimpinan Firli Bahuri memang menerapkan kebijakan baru mengenai cara penetapan tersangka. KPK era Firli tidak ada mengumumkan penetapan status tersangka seperti halnya pimpinan KPK era sebelumnya.

Firli Bahuri mengatakan penangkapan tanpa mengumumkan status tersangka itu merupakan ciri khas KPK di bawah kepemimpinannya. Ia menyatakan hal tersebut sebagai 'kerja senyap'.

"Adapun penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini, tidak koar-koar di media dengan tetap menjaga stabilitas bangsa di tengah COVID-19," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Senin (27/4).

(ibh/imk)