Pimpinan DPR Minta KSAD Segera Tangani Klaster Corona Secapa AD

Zunita Putri - detikNews
Jumat, 10 Jul 2020 14:31 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berkunjung ke kantor Kadin
Sufmi Dasco Ahmad (DPR.go.id)
Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KSAD Andika Perkasa segera menangani persoalan sekolah calon perwira atau Secapa TNI AD yang menjadi klaster Corona baru di Jawa Barat. Dasco meminta suruh siswa menjalani protokol kesehatan ketat.

"Kami imbau kepada pihak yang berwenang dalam menangani masalah COVID-19, dan kemudian KSAD terutama, untuk kembali bersinergi mengatasi masalah ini. Apakah dengan langkah preventif kemudian dilakukan isolasi, kemudian pengobatan atau tindakan yang dianggap perlu untuk menyembuhkan COVID ini," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2020).

"Imbauan saya kepada seluruh masyarakat tidak hanya kepada TNI AD, TNI AL dan AU, di mana pun berada dalam masa-masa seperti ini marilah kita sama-sama tidak lepas dari protokol COVID yang ketat, untuk kita lakukan agar penyebaran itu bisa kemudian diminimalisir," sambungnya.

Ketika ditanya apakah pimpinan DPR akan memanggil Panglima TNI terkait adanya klaster Secapa AD ini, Dasco menilai pemanggilan itu tidak perlu. Dia mengatakan hanya meminta seluruh jajaran TNI bekerja cepat mengatasi persoalan ini.

"Saya rasa soal pandemi ini sulit dihindari, saya rasa Panglima TNI maupun KSAD nggak mau hal ini terjadi. Dan saya pikir secepat mungkin diambil langkah taktis untuk menangani masalah ini. Tidak perlu kita panggil, atau kita minta keterangan ya, karena situasinya memang di Indonesia sedang ada pandemi ini," ucap Dasco.

Diketahui, total ada 1.262 orang positif Corona di klaster Secapa AD. Ada 17 orang dirawat di RS Dustira, Cimahi, sementara 1.245 orang dikarantina di lokasi Secapa.

"Seluruh kompleks pendidikan sekolah calon perwira TNI AD Bandung kita lakukan isolasi, kita lakukan karantina dan kemudian kita larang untuk adanya pergerakan orang baik masuk ke dalam komplek atau keluar komplek," kata Yuri dalam konferensi pers di akun YouTube BNPB, Kamis (9/7).

(zap/gbr)