.webp)
Indonesia mengusulkan agar seluruh negara anggota Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk memastikan pelaut yang terdampak pandemi COVID-19 dapat melakukan pertukaran Anak Buah Kapal (ABK) dan melakukan pemulangan ke negara asal (repatriasi) secara aman. Usulan tersebut disepakati oleh seluruh delegasi dari negara anggota dewan IMO dan menjadi salah satu butir pernyataan bersama (joint statement) yang dikeluarkan di akhir konferensi tersebut.
Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia juga mendorong negara-negara anggota untuk tetap membuka akses pelabuhan yang dikhususkan bagi pertukaran ABK. Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya peningkatan perhatian masyarakat internasional terhadap 'mistreatment and abuses' terhadap pelaut.
"Kami sangat mendukung kebijakan pertukaran anak buah kapal (ABK). Hal ini sangat penting untuk memastikan proses pertukaran dapat dilakukan pada waktu yang tepat untuk mencegah pelaut mengalami kelelahan dan yang terkena dampak pandemi COVID-19, yang dapat membahayakan keselamatan operasional kapal," jelas Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu diucapkannya saat menjadi perwakilan Indonesia dalam konferensi virtual 'Maritime Virtual Summit on Crew Changes' yang diselenggarakan oleh Pemerintah Inggris dan dihadiri sejumlah negara anggota IMO dan organisasi internasional di sektor maritim. Pertemuan ini membahas kebijakan pertukaran ABK dalam pelayaran internasional di masa pandemi COVID-19.
Dijelaskan Budi, sektor transportasi laut berkontribusi pada pemulihan ekonomi global di masa pandemi COVID-19, khususnya melalui pengiriman barang/logistik. Untuk memastikan pengiriman berjalan lancar, keselamatan dan kesejahteraan para ABK kapal umum dan kapal pesiar, baik yang berwarga Negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) perlu diperhatikan.
Untuk penanganan kapal dan pelaut selama pandemi COVID-19 ini, lanjutnya, Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk memfasilitasi kapal pesiar berbendera asing untuk berlabuh dan untuk melakukan pertukaran ABK, dengan menetapkan tiga pelabuhan, yaitu di Pulau Nipah, Pulau Galang, dan Tanjung Balai Karimun.
Lalu secara bertahap akan dibuka pelabuhan lainnya agar bisa lebih banyak memfasilitasi ABK yang akan melakukan proses pertukaran.
"Indonesia akan terus berperan aktif dalam mendukung pertukaran ABK bagi pelayaran internasional yang memerlukan bantuan pertukaran di wilayah Indonesia, di mana hal ini merupakan pemenuhan kewajiban sebagai coastal state dan port state," ungkap Budi.
Dalam kesempatan tersebut, Budi mengapresiasi Pemerintah Inggris dan IMO sebagai organisasi maritim global utama yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan virtual ini dalam upaya bersama meminimalkan gangguan terhadap perdagangan dan kegiatan transportasi laut.
"Saya yakin upaya ini akan memperkuat konektivitas global yang tangguh, serta mendukung pemulihan ekonomi global dengan cepat," tutup Budi.
Pertemuan virtual tingkat menteri tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal IMO Mr. H.E. Kitack Lim, Sekretaris Negara untuk Transportasi Britania Raya Mr. Grant Shapps, dan Menteri Penerbangan, Kelautan dan Keamanan, Departemen Transportasi Kerajaan Inggris Ms. Kelly Tolhurst.
Delegasi lainya yang hadir yaitu dari negara Denmark, Perancis, Jerman, Yunani, Jepang, Belanda, Norwegia, Filipina, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat.
Sementara sejumlah organisasi Maritim yang turut hadir, yaitu International Maritime Organization (IMO), International Labour Organization (ILO), International Chamber of Shipping, UK Chamber of Shipping, International Transport Federation (ITF), dan Maritime UK.
Tonton video 'Blak-blakan Kepala BP2MI Tentang Perbudakan ABK Indonesia':
(akn/ega)
