.webp)
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut resmi menutup status Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak pada Anjungan Lepas Pantai YYA-1 Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).
Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad mengatakan, hal itu dilakukan sebab kebocoran minyak dan gas di sekitar Anjungan Lepas Pantai YYA-1 milik PHE ONWJ yang terjadi pada 12 Juli 2019 lalu di Pantai Utama Jawa Karawang sudah tidak ditemukan lagi.
"Berdasarkan laporan pelaksanaan penanggulangan tumpahan minyak dari PT. PHE ONWJ dan dari survei lokasi yang kita lakukan, sudah tidak ditemukan lagi tumpahan minyak di perairan sekitar Anjungan YYA-1. Oleh karena itulah status daruratnya dapat kita tutup," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahmad menuturkan penutupan status darurat ini sudah dapat dilakukan sejak bulan Maret yang lalu, namun akibat dari Pandemi COVID-19 yang melanda, maka penutupan status darurat baru dapat dilaksanakan pada bulan Juli ini.
Adapun terkait dengan kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak, Ahmad menjelaskan kompensasi kepada masyarakat di daerah Karawang, Bekasi dan Kepulauan Seribu telah dilaksanakan oleh pihak PHE ONWJ.
"Saat ini PHE ONWJ tengah melanjutkan penetapan perhitungan final besaran kompensasi yang rencananya akan mulai dibayarkan kepada seluruh warga yang terdampak pada bulan Juli/Agustus 2020," ungkapnya.
Menurut Ahmad, walaupun status darurat telah ditutup, namun pihak PHE ONWJ akan tetap bertanggung jawab melaksanakan proses pemulihan lingkungan hidup di bawah koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"PHE ONWJ telah menyusun Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) yang dibagi ke dalam 9 tahapan. 5 di antaranya telah disetujui oleh Kementerian LHK. Sedangkan 4 tahapan berikutnya sedang menunggu persetujuan dan rencananya akan dieksekusi mulai bulan Agustus mendatang," jelas Ahmad.
Selanjutnya, dia mengungkapkan, PHE ONWJ beserta seluruh pihak terkait termasuk Kementerian Perhubungan akan berupaya untuk menyempurnakan Oil Spill Contingency Plan (OSCP) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya musibah tumpahan minyak di masa mendatang.
Penanggulangan musibah tumpahan minyak, kata Ahmad, merupakan proses yang memerlukan sinergi dan kerja sama yang baik antara semua pihak. Oleh karena itu, perlu dirancang rencana penanggulangan yang baik yang dibarengi dengan latihan-latihan rutin penanggulangan tumpahan minyak.
Sebagai informasi, penutupan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan dihadiri pula oleh perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, PT. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Hulu Energi, GM PT. PHE ONWJ, Kantor Distrik Navigasi Tanjung Priok, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Tanjung Priok, KSOP Kepulauan Seribu, KSOP Marunda, serta perwakilan dari Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut.
(akn/ega)
