.webp)
Persoalan pemanfaatan aset Golf Kenten bersama antara Pemkot Palembang, Prabumulih, dan Kabupaten Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) secara win-win solution kini menemui titik terang. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Kesepakatan Pemanfaatan Aset di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumatera Selatan.
Penandatanganan tersebut dilakukan berbarengan dengan Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh KPK dan dihadiri langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diikuti bupati/wali kota se-Sumsel secara virtual.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan dalam melakukan pencegahan korupsi, KPK membangun delapan pencegahan, di antaranya dengan memperkuat APIP, pengelolaan dan pengawasan dana desa serta pengelolaan aset daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah hari ini masuk dalam program pengelolaan aset daerah. Di Sumsel kita sudah tertibkan aset berupa lahan di Kenten Rp 9 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2020).
"Supaya ada kemanfaatan tambah PAD baik kota/kab maupun provinsi. Ini juga tertibkan untuk memastikan bahwa aset negara tidak hilang," imbuhnya.
Menurutnya, penertiban aset bersama Pemda dan BUMD serta BUMN tidak hanya dilakukan di Palembang, Sumsel. Tapi baru-baru ini KPK juga diakuinya melakukan penertiban aset negara di Sulsel dengan nilai yang cukup besar mencapai Rp 21 triliun.
Mengenai kelanjutan pengelolaan aset ini diharapkannya dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka lapangan pekerjaan.
Firli juga sempat berpesan kepada semua kepala daerah yang hadir untuk menjaga situasi di masa pandemi ini tidak menjadi kondisi yang lebih buruk.
"Saya titip agar semua bisa jaga sistuasi pandemi ini tidak jadi kondisi yang lebih buruk. Apa yang kita lakukan sekarang pasti akan berpengaruh dengan Sumsel ke depan. Masa sulit ini perlu dikelola agar tidak gaduh dan tidak ada penyalahgunaan wewenang penggunaan anggaran," ujarnya.
Selain pengawasan dalam pengelolaan aset dserah, kata Firli, saat ini ada beberapa fokus area yang dilakukan KPK dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis (KPK wide).
Salah satunya korupsi dalam bisnis seperti penerimaan dan laporan administrasi ekspor, impot, bea cukai,dan pajak. Kemudian korupsi politik seperti penetapan regulasi, pendanaan partai, suap menyuap dan jual beli suara.
Lalu ketiga adalah korupsi pada penegakan hukum berupa proses berperkara, yudikatif (badan peradilan, pidana, perdata dan niaga) dan keempat adalah korupsi layanan publik di bidang pendidikan, kesejahteraan, kesehatan pusat pelayanan, dan fasilitas publik.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) mengatakan berterima kasih atas inisiasi KPK sehingga lahirnya kesepakatan ini. Berkat gerak cepat KPK diakuinya masalah pemanfaatan aset yang sempat lama tersumbat kini dapat selesai sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
"Kita sangat berterima kasih sekali. Karena inisiasi KPK timbullah kesepakatan ini. Terima kasih juga pada Korsupgah KPK, BPKP yang telah memberikan masukan sehingga kita tidak habis waktu untuk bersengketa," jelasnya.
Bukan hanya penertiban aset, menurut HD, pihaknya juga sangat membutuhkan bimbingan pimpinan KPK tentang bagainana cara mencegah sejak dini penyalahgunaan penggunaan anggaran atau dana terkait refocusing dan realokasi di masa pandemi.
"Sumsel memang tidak sekaligus dalam melakukan refocusing dana tapi bertahap. Karenaa kita perlu memikirkan laju ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan," ujar HD.
"Makanya kami harapkan betul bimbingannya agar jangan sampai tanah kelahiran ketua KPK justru jadi contoh buruk. Kami ingin ini terselenggara sebaik mungkin," imbuh HD.
adapun Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero, Nicke Widyawati mengungkapkan apresiasinya atas support Gubernur Sumsel yang luar biasa.
Menurutnya, karena dengan respon cepat gubernur HD dan pimpinan KPK RI tercapailah kesepakatan kerja sama yang ditandatangani, sehingga tujuan utama memanfaatkan fasilitas ini untuk kepentingan masyarakat bisa segera terwujud.
"Kita bersyukur sekali Pertamina dan semua yang hadir di sini sama-sama duduk menciptakan kemanfaatan dari aktivitas yang kita bangun," ujarnya.
"Kenapa ini dilakukan di Sumsel? Karena bisnis Pertamina di Sumsel sangat komplit dari hulu ke hilir, jadi ini sangat penting sebagai kontribusi lebih pada masyarakat dan KPK mensupport ini kami berterima kasih sekali," tutupnya.
Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan Dirut Pertamina bersama Gubernur Sumsel Herman Deru serta Wali Kota Palembang Harnojoyo, Wako Prabumulih Ridho Yahya dan Bupati Banyuasin dan disaksikan oleh Ketua KPK RI dan Komisaris PT. Pertamina Persero.
(akn/ega)
