Massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Polewali Mandar kembali menggelar aksi di depan kantor Bupati Polman, Jalan Manunggal, Pekkabata, Polewali, Sulawesi Barat. Mereka masih menuntut agar dr Emy Purnama dicopot dari jabatannya sebagai Plt Direktur RSUD Polman karena dianggap lalai menangani pasien Corona.
Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (9/7/2020), aksi yang semula berjalan damai kemudian jadi ricuh. Massa aksi terlibat saling dorong dengan Satpol PP yang berjaga di depan pintu gerbang kantor Bupati. Ketegangan baru mereda saat seluruh massa aksi diperbolehkan masuk dan berdialog dengan Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar.
Di hadapan Andi, koordinator aksi Muh Ridwan kembali menuntut agar dr Emy dicopot. Dia menilai dr Emy bertanggung jawab atas kematian salah seorang bayi pasien penderita Corona yang terlambat penanganan medis lantaran diduga ditolak oleh oknum dokter.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Ridwan kecewa karena hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar belum memberikan jawaban atas tuntutan yang telah disampaikan sepekan sebelumnya.
"Hendak saya sampaikan dan kita sudah tahu persis bagaimana kejadian yang dialami seorang ibu dari Balanipa yang harus kehilangan bayinya karena kami menduga pihak rumah sakit tidak menjalankan sistem yang seharusnya. Melalui jejak digital, kami mengkaji pernyataan pihak rumah sakit. Mulai kronologi kejadian, kami mengatakan banyak kekeliruan," ujar Ridwan.
"Kami dari pihak Aliansi Mahasiswa Polman sebenarnya kecewa karena ini sudah satu minggu kami menunggu. Tetapi ternyata audit medisnya belum keluar," sambungnya. Mahasiswa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Bupati Polman Andi Ibrahim mengaku masih menunggu laporan Komite Medis. Namun, dia mengatakan, jika ada yang melanggar ketentuan, akan dikenai sanksi.
"Kalau keputusan, nanti kita dengar dari Komite Medis. Kita lihat seperti apa hasilnya, kita akan evaluasi, siapa yang melanggar pasti akan kena sanksi. Sanksi itu juga ada aturannya," jelas Andi.
Dalam aksinya, mahasiswa juga mendesak Pemerintah Kabupaten Polman memberikan sanksi kepada oknum dokter yang diduga menolak melayani pasien Corona serta mengevaluasi kinerja Satgas COVID-19 Kabupaten Polewali Mandar.
(idn/idn)