Dugaan Lalai Tangani Pasien COVID Lahiran, Plt Dirut RS Polman Diminta Dicopot

Abdy Febriady - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 19:54 WIB
Aksi mahasiswa di Polman.
Aksi mahasiswa di Polman (Abdi/detikcom)
Polewali Mandar -

Sejumlah mahasiswa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menggelar aksi di depan kantor Bupati. Mereka menuntut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Polman dr Andi Emy Purnama dicopot karena diduga lalai menangani pasien Corona.

Saat berorasi, aksi demo sempat memanas. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Polewali Mandar itu sempat ingin memaksa masuk ke kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi. Namun ditahan oleh petugas keamanan. Saat itulah aksi dorong-dorongan terjadi.

Kericuhan baru mereda saat perwakilan massa aksi diperbolehkan masuk dan berdialog dengan Bupati Polewali Andi Ibrahim Masdar. Koordinator aksi Muhammad Ridwan mengatakan unjuk rasa didorong rasa kecewa atas pelayanan di RSUD Polman terkait penangan pasien Corona.

Puncaknya, ketika beberapa waktu lalu, ada pasien yang diketahui positif Corona harus kehilangan bayi dalam kandungannya lantaran terlambat mendapat penanganan medis.

"Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa yang dialami seorang ibu, harus kehilangan bayinya karena prosedur yang berbelit-belit," ujar Ridwan, Kamis (2/7/2020).

Massa aksi lalu menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Bupati Polman mencopot Plt Direktur RSUD Polman dr Andi Emy Purnama dari jabatannya. Selain itu, massa aksi meminta pemerintah menjatuhkan sanksi terhadap dokter yang diketahui menolak menangani pasien terkonfirmasi Corona tersebut.

Kendati belum memberikan jawaban terhadap tuntutan massa aksi, Bupati Polman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang dialami salah satu warganya itu.

"Sebagai Bupati, saya meminta maaf, terkhusus kepada keluarga yang bayinya meninggal. Saya salah karena tidak menyiapkan ruang khusus bagi ibu hamil yang terkonfirmasi Corona. Saya berharap peristiwa seperti itu tidak terulang kembali," ujar Andi kepada massa aksi.

Ibrahim mengaku akan segera membangun fasilitas ruang operasi yang akan ditempatkan di RS Pratama Wonomulyo.

"Kita akan bangun kamar operasi untuk ditempatkan di RS Pratama Wonomulyo. Ini sedang kita pikirkan dan butuh biaya besar," jelas dia.

Sebelumnya, Direktur RSUD Polman Andi Emy Purnama membantah pihaknya lalai melakukan penanganan sehingga pasien kehilangan bayi dalam kandungannya. Dia mengatakan pihaknya terkendala karena RSUD Polman belum memiliki kamar operasi khusus persalinan bagi pasien positif COVID-19.

"Kami dari RSUD Polewali belum memiliki kamar operasi khusus untuk penanganan COVID, jadi dokter spesialisnya menganjurkan untuk dirujuk saja, karena tidak ada kamar operasi. Ada kamar operasi yang standar tapi non-COVID," kata Emy.

Dia mengaku telah berupaya merujuk pasien ke beberapa rumah sakit terdekat agar segera mendapat pelayanan, namun tidak ada yang menerima. Pihak RSUD Polman lalu merujuk pasien ke RS Regional Sulbar di Mamuju, sebagai rumah sakit yang ditunjuk pemerintah pusat untuk menangani kasus COVID-19 di Sulbar.

"Yang perlu kita pahami bersama, untuk rujukan kasus maternal persalinan seperti ini, yang kasus COVID di Sulbar memang belum ada. Di Sulawesi Selatan pun masih empat. Itu jadi kendala juga sehingga ketika kita mau rujuk, sering full. Itu kondisi kemarin kenapa kita dikatakan terlambat, tetapi kita sudah sesuai dengan alur yang seharusnya," ungkap Emy.

"Pada saat pasien tiba di Mamuju, ternyata rumah sakit juga belum siap untuk kamar operasinya. Jadi pasien disuruh memilih untuk dioperasi di ruang yang seadanya, yang tidak standar, namun pasien menolak untuk dilakukan seperti itu dan meminta dipulangkan kembali ke Polewali," tambahnya.

(idn/idn)