Perludem Nilai Putusan MA Menangkan Rachmawati Kedaluwarsa, Ini Alasannya

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 16:58 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini
Direktur Perludem Titi Anggraini (Ari Saputra/detikcom)

Menurut Titi, alasan MA tidak kuat jika menilai gugatan itu diputus karena kerugian pemilu tidak bisa dihitung setelah penghitungan suara. Titi menilai penghitungan kerugian pemilu atas PKPU juga bisa dilihat sebelum pemilu itu berlangsung saat sudah ketahuan calon presiden ada dua kandidat.

"Padahal calon ada dua itu sudah bisa diketahui dari bulan Januari, bahkan dari bulan penetapan calon bulan Oktober, kan ketahuan kalau calonnya ada dua, kenapa kemudian ukuran kerugian itu diukur pada hari pemungutan suara? Jadi saya nilai MA sebenarnya secara tidak langsung di dalam putusan (nomor) 44 ini sudah melakukan pengujian atas Pasal 76 ayat 3 UU/7/2017, padahal pengujian undang-undang hanya bisa dilakukan oleh MK. Jadi ini problematikanya, di situ sudahlah putusan pengajuan peraturan KPU kedaluwarsa, tapi MA kemudian beri tafsir berbeda atas Pasal 76 ayat 3," ungkapnya.

Dia juga menilai putusan MA ini tidak akan mempengaruhi hasil pilpres yang sudah menetapkan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wapres RI. "Putusan MA nggak berdampak hukum, karena pertama putusan nggak bisa berlaku akibat peraturan KPU yang sudah selesai pelaksanaannya, karena sudah ditetapkan hasil dan calon terpilih sudah dilantik," tegasnya.

Lebih lanjut mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay juga menyayangkan putusan MA ini. Dia juga sependapat dengan Titi bahwa putusan MA ini tidak akan berdampak pada hasil pemilu.

"Saya dukung teman-teman yang ingin tanya ke MA, ini apa maksudnya, ada motif apa, itu yang saya sayangkan ini terjadi. Tetapi saya ikut sama-sama bahwa putusan ini tak berdampak apa-apa terhadap hasil pemilu yang sudah ditetapkan, dan sekarang sudah jadi di pemerintahan kita," kata Hadar dalam diskusi itu.

Hadar Nafis GumayHadar Nafis Gumay (Ari Saputra/detikcom)

Hadar menilai penetapan KPU atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah final. Putusan MA tidak bisa mengutak-atik hasil KPU.

"Ya itulah jadi tak bisa diutak-atik lagi dan memang putusan itu, kalau kita dalami, putusan ini tidak menyebut atau kaitkan hasil pemilu. Jadi ini lebih pada kebijakan atau peraturan KPU yang dinilai bertentangan dengan UU," ucap Hadar Nafis.

Halaman

(zap/dhn)