Pakar UNS: Putusan MA Menangkan Rachmawati Tak Pengaruhi Kemenangan Jokowi

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Rabu, 08 Jul 2020 14:41 WIB
Rachmawati Soekarnoputri
Rachmawati Soekarnoputri. (Foto: Rahel Narda Chaterine/detikcom)
Solo -

Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri melawan KPU terkait Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Pengamat Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menilai putusan MA itu bersifat prospektif dan tidak berlaku surut.

Pakar hukum tata negara UNS, Agus Riewanto, mengatakan putusan MA tersebut tidak memengaruhi hasil Pemilu 2019. Putusan hanya memengaruhi regulasi ke depan.

"Putusan MA tersebut sebenarnya tidak memengaruhi eksistensi penetapan kemenangan Jokowi. Ini kan judicial review terhadap PKPU Nomor 5 Tahun 2019 yang berlaku prospektif, bukan untuk masa lalu, jadi tidak berlaku surut," kata Agus saat dihubungi detikcom, Rabu (8/7/2020).

Pakar hukum tata negara UNS Solo, Agus Riewanto.Pakar hukum tata negara UNS Solo, Agus Riewanto. Foto: Istimewa

Menurutnya, MA hanya mengoreksi adanya aturan jika Pemilu hanya diikuti dua pasangan calon. Dia menilai sebenarnya permasalahan ada pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang digunakan sebagai dasar PKPU.

"Di UU Pemilu tidak menyebut secara eksplisit bagaimana jika hanya ada dua calon, apakah ada putaran lagi atau tidak, solusinya bagaimana, seharusnya itu ditulis dalam UU. Maka dikoreksi oleh MA" ujar dia.

Agus mengatakan gugatan terkait adanya dua pasang calon pernah diajukan saat Pilpres 2014. Namun saat itu yang digugat ialah UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu, bukan PKPU.

Dia menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-XII/2014 seharusnya ditindaklanjuti DPR untuk memasukkan pasal yang menjelaskan solusi jika hanya ada dua pasangan calon dalam Pemilu.

"Tetapi belum ada solusi konkret. Seharusnya setelah ada putusan MK harus ada perubahan. Makanya walaupun sekarang yang diuji PKPU, kan merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak berpedoman terhadap putusan MK," tutupnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2