Kelompok Masyarakat di Aceh Tuntut RUU P-KS Masuk Lagi ke Prolegnas 2020

Agus Setyadi - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 16:40 WIB
Ratusan aktivis erdemo mendukung RUU P-KS. Aksi ini digelar di saat DPR tengah menggelar rapat paripurna pengesahan UU KPK.
Aksi dukung RUU P-KS (Foto: Agung Pambudhy-detikcom)

Dia menuntut DPR RI memasukkan kembali RUU P-KS dalam daftar prolegnas tahun 2020. Menurut Riswati, Flower serta Forum Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Aceh, Women March Aceh bersama elemen sipil lainya di Aceh yang tergabung dengan 111 jaringan dan organisasi serta 32 orang Individu se-Indonesia bakal terus menyuarakan hal itu.

Selain itu, Direktur LBH APik Aceh, Roslina Rasyid, mengatakan sepanjang Januari-Juni 2020 pihaknya mendampingi 30 kasus kekerasan seksual di 4 kabupaten/kota di Aceh dengan korban rata-rata berusia 3 sampai 16 tahun. Pelaku kekerasan tersebut, menurutnya, 70 persen adalah orang terdekat korban.

"Kendala penanganan yaitu adanya dualisme kebijakan dalam penanganan. Aturan yang digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak, khususnya yang berumur 14 tahun ke atas masih ada yang menggunakan Qanun Jinayah, sehingga hukuman bagi pelaku bukan penjara tapi cambuk," jelas Roslina.

"Dampak kebijakan ini merugikan korban, karena pelaku selesai dicambuk bisa lepas dan kembali ke komunitasnya, serta bisa bertemu lagi dengan korban yang masih mengalami trauma akibat tindak kekerasan yang dialaminya. Kondisi ini sangat menyakiti hati korban dan keluarganya, korban semakin trauma dan sulit terpulihkan," sambungnya.

Presidium Balai Syura, Suraiya Kamaruzzaman, turut mendesak DPR RI memasukkan lagi RUU P-KS ke dalam Prolegnas 2020. Dia mempertanyakan alasan DPR mengeluarkan RUU tersebut karena alasan sulit pembahasannya.

"RUU Penghapusan KS sulit? Sulit mana dengan kondisi korban seksual. Argumen 'sulit' itu sangat menyakiti korban. Padahal anggota dewan digaji besar, di-support dengan fasilitas dan tenaga ahli," ujarnya.

Suraiya mengaku sudah mendukung pembahasan RUU P-KS tersebut sejak 2016 lalu. Dia menilai RUU tersebut penting dan harus segera disahkan.

"Selain itu kita dari elemen lokal sudah sejak 2016 mensupport RUU tersebut, dan urgensinya sangat tinggi untuk disahkan. Mengingat angka korban kekerasan seksual tinggi dan pemenuhan hak-hak mereka tidak maksimal. Negara harus hadir, dan mestinya serius dengan isu ini," beber Suraiya.


(agse/haf)