Putusan MA soal JR Rachmawati Dinilai Tak Pengaruhi Hasil Pilpres 2019

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 09 Jul 2020 16:06 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)

Sementara itu, Direktur PUSaKO FH Unand Feri Amsari menilai putusan MA ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan Pemilu 2019. Menurutnya, putusan MA mengabaikan putusan MK yang bersifat mengikat.

"Tiba-tiba MA seolah-olah menghilangkan dasar hukum penetapan seseorang yang terpilih dalam proses Pemilu 2019 kemarin, dan itu menurut saya tentu saja nggak bisa dibenarkan. Karena, bagaimanapun, kunci akhir dari perselisihan hasil pemilu sudah selesai dalam putusan MK. Kalau kemudian MA menjatuhkan putusan yang mencoba mengabaikan putusan MK tidak bisa, karena sifat dari putusan MK itu final, atau terdampak bagi siapa pun, termasuk pada MA. Nah, MA bahkan tak merespons putusan MK, dan seakan-akan putusan MA mencoba mengabaikan sifat final, dan daya berlaku putusan MK," kata Feri.

Feri juga mempertanyakan maksud dan tujuan MA mempublikasikan putusan ini. "Mungkin perlu dijawab MA, kenapa putusan ini tiba-tiba di tengah jalan di-upload ke website MA? Tujuannya apa? Kepentingannya apa? Saya khawatir publik dalam situasi panas dengan berbagai kebijakan pemerintah dan DPR, lalu kemudian ada upaya menaikkan tensi panas itu," ucap Feri.

Dia pun meminta publik tidak terpancing oleh adanya putusan MA ini karena proses pemilu sudah berlangsung dan Jokowi sebagai presiden sudah menjalankan tugasnya. Dia juga menilai adanya putusan MA ini menggambarkan sistem peradilan pemilu di Indonesia yang tidak baik.

"Publik tak boleh terpancing oleh keadaan ini. Bagi saya, selalu ada yang mencoba mengail di air keruh dalam proses penyelenggaraan pemilu kemarin. Baik-buruk penyelenggara itu adalah penyelenggaraan kita bersama. Banyak yang perlu dikritik dan dibenahi dalam proses penyelenggaraan pemilu, tapi itu helat kita bersama, dan helat itu sudah tuntas. Orang masing-masing sudah berkoalisi, menjalani proses pemerintahan. Yang perlu kita kritiki proses pemerintahannya, bukan kemudian gimana proses pemilu karena itu sudah selesai. Publik tak boleh terpancing oleh pihak tertentu yang mencoba merekayasa putusan ini. Seolah-olah MA berhak membatalkan hasil Pemilu 2019," pungkas Feri.


(zap/dhn)