Putusan MA Dinilai Tak Relevan Dikaitkan dengan Penetapan Jokowi

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Rabu, 08 Jul 2020 16:23 WIB
Pengamat hukum tata negara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Umbu Rauta.
Pengamat hukum tata negara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Umbu Rauta. (Foto: Dok. Pribadi)
Semarang -

Putusan Mahkamah Agung (MA) memenangkan Rachmawati Soekarnoputri atas KPU terkait gugatan Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Namun putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa disangkutpautkan dengan keabsahan penetapan hasil Pilpres 2019 yang dimenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal tersebut disampaikan pengamat hukum tata negara Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Umbu Rauta. Umbu mengatakan dalam putusan yang ditetapkan MA pada Oktober 2019 lalu itu tidak berlaku surut sehingga tidak bisa dikaitkan dengan hasil keputusan pada penetapan pemenang Pilpres 2019.

"Saya berpandangan bahwa putusan MA tersebut tidak relevan untuk dikait-kaitkan dengan keabsahan keputusan KPU RI yang telah menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024," kata Umbu saat dihubungi detikcom, Rabu (8/7/2020).

Ia menjelaskan ada dua pertimbangan yaitu pertama penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU telah sesuai dengan Pasal 416 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun Pasal 6A ayat (3) UUD RI 1945. Bahkan penetapan pemenang pemilunya sangat detail.

"Manakala ada yang berpandangan bahwa putusan MA dianggap 'memengaruhi' keputusan KPU a quo, maka tetap memperhatikan pandangan pertama, karena kedudukan peraturan KPU lebih merupakan aturan jabaran dari UU Pemilu," jelasnya.

"Selain itu, putusan MA bersifat prospektif (tidak retroaktif) atau berlaku mengikat sejak diputuskan. Hal ini karena dianutnya asas atau prinsip 'praesumtio iustae causa' dalam hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan. Artinya, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 wajib dianggap sah sebelum dinyatakan sebaliknya melalui tindakan perubahan atau pencabutan atau pengujian," paparnya.

Umbu pun memberikan masukan agar MA bisa lebih cepat dalam publikasi. Ia mencontohkan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membuat pola publikasi yang cepat dan mungkin MA bisa meniru.

"Masukkan buat MA, mekanisme penyebarluasan putusan agar bisa lebih cepat. MA bisa ikuti MK, bisa satu hari atau bahkan hitungan jam sudah dipublikasi," jelas Umbu yang juga Direktur Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi UKSW itu.

Terkait apakah putusan MA tersebut berpengaruh pada Pemilu yang akan datang, Umbu menilai bisa terjadi beberapa hal yaitu isi Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 benar-benar hilang, atau jika isinya dianggap sangat penting, tidak menutup kemungkinan justru dimasukkan dalam undang-undang.

"Bisa jadi tidak di PKPU, tapi justru jadi UU, jadi norma yang lebih tinggi. Atau bisa tidak dipakai sama sekali," tandasnya.

Jadi, untuk saat ini putusan MA yang memenangkan Rachmawati atas KPU tersebut tidak berpengaruh pada hasil Pemilu yang sudah berjalan karena tidak berlaku surut.

"Jadi tidak berlaku surut ke belakang," tegasnya.

Tonton video 'Rachmawati Menang di MA soal Penetapan Presiden, KPU Beri Tanggapan':

Selanjutnya
Halaman
1 2