Jabatan Wakil Menteri Digugat ke MK, Ahli Pemerintah Beberkan Ini

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 05 Jul 2020 16:29 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung MK (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Jabatan Wakil Menteri (Wamen) digugat ke Mahkamah Kontitusi (MK) oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan minta posisi wamen untuk dibubarkan. Untuk membela diri, Pemerintah menghadirkan ahli administrasi negara Eko Prasojo yang menyatakan Wamen merupakan bagian dari diskresi Presiden.

"Padahal organisasi pemerintahan itu (wakil menteri) merupakan pengejawantahan kekuasaan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945," papar Eko sebagaimana dikutip dari website MK, Minggu (5/7/2020).

Menurut Eko, diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki Presiden untuk membentuk organisasi pemerintahan negara, seperti membentuk kementerian, lembaga negara, non-kementerian, dan lembaga pemerintahan lainnya yang diperintahkan undang-undang. Kewenangan ini termasuk pula membentuk berbagai badan, pusat, dan unit kerja guna membantu kinerja Presiden dalam melaksanakan mandat konstitusi untuk mencapai tujuan negara, seperti wakil menteri.

Dalam keterangannya, Eko menjabarkan, untuk memahami keberadaan wakil menteri perlu dipahami status dan kedudukan wakil menteri dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Berpedoman pada UUD 1945, sambung Eko, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dengan sistem Presidensial.

Namun dalam kekuasaannya tersebut, Presiden juga dibatasi oleh norma dengan mengutamakan asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Selain itu, Presiden juga harus dapat membuat suatu struktur pemerintahan yang tidak bertentangan dengan asas negara hukum dan bentuk negara republik.

Berkaitan dengan permohonan Pemohon yang mendalilkan keberadaan wakil menteri, Eko menilai perlunya dicermati terlebih dahulu Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pada Pasal 10 UU Kementerian Negara, hanya disebutkan bentuk kelanjutan dari bagian organisasi pemerintahan yang dapat dibentuk oleh Presiden guna menjalankan mandat konstitusi.

"Hal ini dimungkinkan dilakukan oleh Presiden karena dinamika dan globalisasi yang berkembang dalam kehidupan bernegara. Sehingga pada intinya Presiden diberikan kewenangan untuk mendesain struktur pemerintahan. Dan perlu dipahami bahwa konstitusi tidak mengatur semua teknis pemerintahan seperti yang dibutuhkan Presiden dalam pelaksanaan pemerintahannya," jelas Eko yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Negara Kementerian PAN-RB periode 2011 - 2014.

Selanjutnya
Halaman
1 2