Federasi Serikat Guru Kritik PPDB DKI Jalur Bina RW: Bakal Jadi Masalah Baru

Ilustrasi PPDB (Andhika Akbarayansyah) — Ilustrasi PPDB (Andhika Akbaryansyah/detikcom)

Jakarta -

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritik kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta jalur Bina RW yang dibuka hari ini. FSGI mengatakan ini dapat menjadi sumber masalah baru.

"Penambahan kuota siswa per kelas empat orang ini harapannya bisa menjadi solusi jangka pendek bagi calon siswa yang tertolak gara-gara usia. Termasuk usulan untuk memperpanjang pendaftaran zonasi. Di awal, FSGI mengusulkan dua hal itu. Tapi, ketika basis pendaftarannya adalah zonasi berdasarkan RW, bukan kelurahan, maka ini justru akan menjadi masalah baru," kata Wasekjen FSGI Satriwan Salim dalam keterangannya pada Sabtu (4/7/2020).

Satriwan mengatakan tidak semua RW di Jakarta memiliki sekolah tingkat SMP dan SMA. Menurutnya, jumlah SMP dan SMA di Jakarta tidak sebanyak jumlah taman bermain.

"Sebab, tak semua RW memiliki sekolah negeri, khususnya SMP dan SMA. Kecuali taman bermain, memang banyak," ucap Satriwan.

Lebih lanjut Satriwan mempertanyakan apakah jalur Bina RW ini dapat benar-benar mengakomodasi permasalahan yang ada. Menurutnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu melakukan pemetaan data terkait jumlah siswa yang tertolak di PPDB jalur zonasi.

"Dinas Pendidikan DKI juga mesti mendata berapa jumlah calon siswa yang tertolak gara-gara faktor usia muda itu, padahal masih di satu zona kelurahan. Pemetaan dan pendataan ulang sangat penting, untuk dibandingkan dengan berapa jumlah ketersediaan rombel (rombongan belajar) setelah ditambah empat siswa per kelas itu, apakah akan meng-cover atau tidak," kata Satriwan.

Selain itu, Satriwan memberikan saran solusi bagi PPDB DKI di masa mendatang. Menurut Satriwan, penambahan jumlah kelas dan gedung sekolah baru dapat menjadi solusi jangka panjang di masa mendatang.

"Solusi jangka panjang bagi persoalan PPDB DKI adalah menambah jumlah kelas di satu sekolah atau membangun sekolah negeri yang baru, khususnya SMA dan SMK, adalah solusi terbaik. Dalam 5 tabun terakhir, DKI memang tidak membangun SMA negeri yang baru," tutur Satriwan.

Seperti diketahui, Sejumlah orang tua memprotes adanya syarat usia di dalam seleksi PPDB jalur zonasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun membuka PPDB jalur Bina RW.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan (Kepdis) Nomor 670 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021.

"Bahwa memperhatikan minat masyarakat yang tinggi untuk bersekolah di sekolah negeri, dan untuk menampung calon peserta didik yang berdomisili satu rukun warga dengan lokasi sekolah negeri, serta hasil koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu adanya penambahan kuota dengan tetap mempertimbangkan kondisi ruang kelas di sekolah, sehingga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020/2021 perlu diubah," ujar Nahdiana dalam Kepdis tersebut seperti dilihat detikcom, Jumat (3/7).

Halaman 1 2

Selanjutnya