.webp)
Kritik Orang Tua Murid
Sejumlah kritik masih menyasar pembukaan jalur PPDB Bina RW itu lantaran masih menggunakan faktor usia sebagai pertimbangan seleksi calon siswa. Ini ibarat mengulang masalah yang diributkan dalam jalur zonasi kelurahan.
"Yang saya sesalkan, kenapa pemda DKI mengeluarkan surat tambahan, petunjuk teknis Bina RW, dan menggunakan berdasarkan usia? Seharusnya buka saja jalur zonasi murni," kata orang tua murid peserta PPDB DKI Jakarta bernama Kusman Sulaeman dalam diskusi virtual bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan, Jumat (3/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rachmawati Pribadhy dari Perkumpulan Wali Murid 8113, yang membuka posko pengaduan di Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, mengkritik jalur Bina RW ini. Kebijakan ini dilandasi asumsi ada warga-warga yang bermukim di lingkungan RW sekitar sekolah. Namun di Jakarta, tidak semua sekolah berlokasi di kawasan permukiman.
"Di RW 06 itu (Kenari, Senen) sudah tidak ada penduduknya, karena di sekitar SMA dan SMP sudah banyak hotel. Di tempat saya hanya ada PAUD. Masa anak saya yang mau masuk SMA harus disekolahkan di PAUD?" ujar Rachmawati.
Sementara itu, salah seorang orang tua murid bernama Agung Wibowo (46) mengungkapkan keluhan ortu yang diaspirasikan melalui aksi unjuk rasa meminta adanya perubahan dalam Surat Keputusan Kadisdik DKI Nomor 501 Tahun 2020 tentang PPDB 2020/2021. Namun, menurut Agung, Dinas Pendidikan DKI hanya memberikan solusi sesaat melalui pengadaan PPDB jalur 'Bina RW'.
"Permasalahan yang paling simpel adalah, ini kan seperti inilah... kita kemarin demo-demo kemarin kita ingin mengubah kebijakan dari SK (Kadisdik DKI Nomor 501 Tahun 2020) itu kan seperti anak kecil yang sedang nangis terus kan dikasih permen. Dia mau minta beli mainan nggak dikasih sama orang tuanya. Dibeli permen, dikasih permen. Ini kan ibaratnya apa ya... hanya memberikan kesenangan sesaat. Saya tidak sepakat dengan (jalur) Bina RW ini," kata Agung saat dihubungi pada Rabu (1/7/2020).
Lebih lanjut Agung mengatakan tidak ada sekolah yang masuk kawasan kelurahan dan lingkungan RW sekitar tempat tinggalnya. Dia pun tidak sepakat dengan adanya kebijakan jalur 'Bina RW'.
"Jujur saja, di kelurahan saya nggak ada sekolah, nggak ada SMA. SMA negeri tuh nggak ada di satu kelurahan. Kelurahan saya di Utan Kayu Utara, itu nggak ada SMA. Ini gimana mau Bina RW. Saya tidak sepakat," ungkapnya.
(rdp/jbr)
