KY Cek Surat Pengunduran Diri dan Pemberhentian Eks Hakim Anwar

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 03 Jul 2020 18:06 WIB
Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus
Foto Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus: Ibnu/detikcom
Jakarta -

Komisi Yudisial (KY) mengatakan bakal mengecek surat pengunduran diri eks hakim Anwar yang diangkat sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. KY akan memastikan status Anwar apakah masih aktif sebagai hakim atau tidak.

"Kalau seandainya nanti kita lihat surat dia pemberhentian kemudian mengundurkan diri dan disetujui pemberhentiannya. Dan kalau itu dia masih dalam posisi hakim ya kita akan panggil. Tapi kalau seandainya dia sudah bukan hakim, bukan lagi kewenangan Komisi Yudisial," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2020).

Ahmad mengatakan sejauh ini informasi yang didapatnya, Anwar sudah mengundurkan diri sebagai hakim ad hoc sejak 12 Juni 2020. Meski demikian, ia mengaku tetap akan menelusuri hal itu lebih lanjut.

"Saya sedang melakukan suatu penelusuran secara detail ya. Pada intinya hakim tidak boleh merangkap jabatan. Nanti kita setelah ada data-data apakah dia sudah berhenti atau belum berhenti, kalau dia masih jadi hakim nah itu kewenangan Komisi Yudisial, kalau sudah nggak jadi hakim itu bukan kewenangan Komisi Yudisial," ujarnya.

Seperti diketahui, Anwar, yang sebelumnya diketahui sebagai hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjabat sebagai komisaris di PT Pertamina Patra Niaga. Anwar disebut sudah tidak menjabat sebagai hakim pada 12 Juni 2020.

Pejabat Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono, mengatakan sejak rapat umum pemegang saham (RUPS) menetapkan Anwar sebagai komisaris, dia mengundurkan diri. Perkara yang sedang ditanganinya juga sudah dialihkan kepada hakim lain.

"Menurut Bapak Dr Anwar, bahwa sejak RUPS di Patra Niaga (anak perusahaan Pertamina), yang telah menetapkan beliau sebagai komisaris tanggal 12 Juni 2020, maka sejak tanggal 12 Juni itu juga beliau telah mengajukan pengunduran diri sebagai hakim ad hoc Tipikor melalui Pak KPN Jakpus, yang saat itu dijabat oleh Bapak Yanto," kata Bambang kepada wartawan, Kamis (2/7).

"Sejak itu pula beliau tidak lagi bersidang dan telah menyerahkan semua perkara Tipikor-nya yang masih berjalan kepada Bapak KaPN, dan beliau hadir di PN karena masih untuk menyelesaikan administrasinya dan tinggal menunggu SK definitif saja dari MA," lanjut Bambang.

Selanjutnya
Halaman
1 2