Juknis PPDB Menyimpang, KPAI: Kemendikbud Bisa Rekomendasikan Dicabut

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 14:48 WIB
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.
Retno Listyarti (Foto: Dok. Istimewa)
Jakarta -

KPAI menyebut petunjuk teknis (juknis) penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang menyimpang dari Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 dapat dicabut. Pencabutan itu dapat dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti menjelaskan Kemendikbud dapat meminta Kemendagri menilai pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) terhadap juknis yang ada. Kemudian, apabila terdapat juknis yang tak sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Kemendikbud dapat meminta juknis tersebut dicabut.

"Tadi sih hasil diskusi Kemdikbud bisa meminta ke Kemendagri terkait dengan pemenuhan SPM. Nanti baca saja di otonomi daerah ada. Kemendagri atas permintaan Kemendikbud boleh mencabut juknis yang tidak sesuai. Karena juknis Permendikbud 44 ini tidak bisa disimpangi. Jadi dia harus betul-betul sesuai dengan dia (Permendikbud). Kayak misalnya kalau disuruhnya zonasi 50, tapi kurang dari 50 kan berarti ada penyimpangan," kata Retno di Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakpus, Kamis (2/7/2020).

Menurut Retno, Kemendikbud tidak ingin melakukan pencabutan juknis karena ingin memberikan ruang untuk evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB yang ada. Retno mengatakan Kemendikbud nantinya juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait PPDB 2020 guna perbaikan di tahun mendatang.

"Kalau mau mengubah bisa, dan Kemendikbud sih nggak hitam-putih dengan melakukan pencabutan atau apalah. Dia nggak mau ya, dia masih memberikan ruang untuk melakukan evaluasi," ucap Retno.

"Nanti, 34 provinsi akan kita lakukan evaluasi. Nanti Kemendikbud akan melakukan itu dan mengajak KPAI. Waktunya kemungkinan pertengahan Juli, setelah PPDB demi perbaikan tahun depan," sambungnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2