Suara Kepsek di Jakarta soal PPDB Jalur Zonasi yang Jadi Polemik

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 08:37 WIB
Siswa mengisi formulir Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara daring melalui gawainya di SMAN 1 Warunggunung, Lebak, Banten, Selasa (9/6/2020). Pusat informasi PPDB online SMA tetap melayani konsultasi keluhan pendaftaran secara tatap muka serta memberikan fasilitas berupa jaringan internet gratis untuk calon siswa yang akan mendaftar secara daring karena sulitnya akses sinyal di daerah. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/foc.
Ilustrasi PPDB DKI (Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto)
Jakarta -

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta jalur zonasi sempat menuai kontroversi di masyarakat. Sejumlah orang tua murid kerap memprotes adanya syarat usia yang menjadi prioritas dalam PPDB jalur zonasi.

Beberapa kepala sekolah (kepsek) di Ibu Kota pun turut menanggapi polemik PPDB tersebut. Kepala SMP Negeri 19 Jakarta, Setiabudi, mengatakan sekolahnya hanya berpedoman pada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 501 tentang Petunjuk Teknis PPDB 2020/2021.

"Kami sebagai pelaksana kegiatan penerimaan siswa baru, ya, berpedoman dengan juknis itu. Jadi tidak ada kaitannya. Karena memang kami sih sudah sampaikan sosialisasi di sekolah," kata Setiabudi saat dihubungi Kamis (2/7/2020).

Setiabudi mengatakan juknis tersebut telah mengakomodasi banyak jalur lainnya, seperti jalur afirmasi, zonasi, prestasi, hingga inklusi. Para siswa pun, kata Setiabudi, masih dapat masuk ke sekolahnya dengan menggunakan jalur prestasi.

"Karena memang di dalam pelaksanaan juknis itu sudah diakomodir semuanya, ya ada inklusi, semuanya ada gitu. Hanya kan mungkin karena melihatnya dengan zonasi dan afirmasi seperti itu (ada syarat usia), padahal sebenarnya sama saja kalau tahun lalu dengan nilai, sekarang dengan usia gitu. Sebenarnya sih nggak begitu terlalu dipermasalahkan sebenarnya, karena ada jalur prestasi. Jadi anak-anak yang pintar bisa masuk melalui jalur prestasi," ujar Setiabudi.

Selain itu, Setiabudi mengatakan Dinas Pendidikan DKI juga telah melakukan sosialiasi terkait adanya jalur zonasi 'Bina RW' ke sekolahnya. Dia mengungkapkan, sekolahnya siap menerapkan jalur tersebut sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ada.

"Yang jelas bahwa dalam menambahkan itu kami siap untuk menerima itu. Jadi artinya bahwa kami sebagai pelaksana dalam pelaksanaan PPDB dalam juknis yang ada seperti itu ya kita laksanakan," tutur Setiabudi.

Tonton video 'DPRD DKI Ingin Biaya Sekolah Swasta Ditanggung APBD':

Selanjutnya
Halaman
1 2