Round-Up

Kerunyaman PPDB DKI Jakarta dalam Sorotan Senayan

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 02 Jul 2020 07:01 WIB
BPJS Ketenagakerjaan menggelar Simposium Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Selasa (16/10/2018). Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf hadir dalam acara tersebut.
Dede Yusuf (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Orang tua murid terus berusaha menyampaikan aspirasi dan penolakan terhadap sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta dengan seleksi utama umur. Mereka kini mengadu ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Rombongan orang tua murid ditemani oleh Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) pada Selasa (30/6). Mereka mendapat perhatian dari Komisi X DPR RI.

"Kita terima di ruang paripurna, ada sekitar 20 yang datang dan mereka menyampaikan data bahwa PPDB di DKI itu menggunakan sebuah pendekatan yang berbeda dengan provinsi lain. Pendekatannya itu dia tidak menggunakan jarak, meter, tetapi menggunakan usia terlebih dahulu baru kelurahan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi, Rabu (1/7/2020).

Orang tua murid bersama dengan Komnas PA, menyampaikan beberapa masalah soal sistem PPDB DKI Jakarta. Mereka akan tetap menolak sistem seleksi dengan umur, tanpa mendahulukan jarak.

"Data-data ini dipaparkan dan termasuk Komnas Anak kemarin ya, Bang Arist Merdeka Sirait, mereka menyampaikan mereka menolak kalau ada penambahan kuota padahal mestinya memang kita ini kan pinginnya output-nya terjadi sebuah penerimaan buat anak-anak. Tetapi karena bicaranya dari sisi legalitas, memang kalau secara legalitas DKI menyalahi Permendikbud karena di provinsi lain semua melaksanakannya dengan sistem meter itu tidak ada masalah," ucap Dede Yusuf.

Selanjutnya
Halaman
1 2