.webp)
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju terus memanas setelah sinyalnya disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira mengusulkan agar reshuffle segera dilakukan agar tidak menjadi rumor.
"Saya sempat bilang, presiden sudah tegas, sekarang rakyat tunggu apa yang akan dilakukan dari pernyataan dan ekspresi kekesalan yang ditunjukkan pada pengarahan tersebut," ungkap Andreas kepada detikcom, Rabu (1/7/2020).
Pengarahan yang dimaksud Andreas adalah saat Jokowi mengungkapkan kemarahannya dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. Dalam pengarahan itu, Jokowi menyampaikan tidak segan-segan me-reshuffle jajaran kabinetnya karena para menteri dianggap kurang sense of crisis dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejak saat pernyataan Jokowi itu disampaikan ke publik, isu soal reshuffle semakin bergulir panas. Untuk itu, Andreas mengusulkan agar perombakan di Kabinet Indonesia Maju cepat dilakukan.
"Menurut saya, lebih cepat lebih baik karena kalau tidak akan terjadi rumor dan gosip politik yang mengganggu konsentrasi kerja," tutur anggota DPR RI itu.
Meski begitu, Andreas enggan berspekulasi soal siapa yang akan diganti oleh Jokowi. Mengenai perombakan pos menteri parpol, ia juga menyerahkannya kepada presiden.
"Kita hormati hak prerogatif presiden memutuskan yang terbaik untuk 267 juta rakyat Indonesia, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan," sebut Andreas.
Saat menyampaikan kekecewaannya, Jokowi sempat menyinggung soal bantuan sosial (bansos) yang penyalurannya belum 100%. Beberapa pihak pun memprediksi Mensos Juliari Batubara masuk daftar yang akan di-reshuffle.
Juliari merupakan kader PDIP. Lantas, apakah ada kekhawatiran dari PDIP bahwa Juliari akan di-reshuffle?
"Kepentingan 267 juta penduduk seharusnya lebih penting," ucap Andreas.
Seperti diketahui, sinyal kuat reshuffle kabinet keluar dari mulut Presiden Jokowi. Pernyataan reshuffle kabinet terlontar saat Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna. Jokowi menyayangkan para pembantunya kurang sense of crisis. Jokowi menuntut para pembantunya bekerja extraordinary di tengah pandemi COVID-19.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, Bapak-Ibu tidak merasakan itu sudah," tegas Jokowi di hadapan para menterinya saat memimpin sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020.
Beberapa partai pengusung Jokowi sudah angkat bicara soal kemungkinan bergesernya pos menteri dari parpol. PKB menyatakan tidak masalah, selama mendapatkan pos yang lebih strategis. Sedangkan Partai NasDem menyatakan siap mendukung apa pun keputusan Jokowi.
Tonton video 'Blak-blakan Wimar Witoelar, Gus Dur dan Reshuffle':
(elz/imk)
